Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meminta kepala daerah memahami ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, sebelum mensosialisasikannya kepada masyarakat. Untuk itu, Kemendagri akan menyebarkan salinan draf UU Cipta Kerja kepada pemerintah daerah (Pemda) sebagai rujukan bagi daerah masing-masing.
"Bahan-bahan kita akan share ke Bapak dan Ibu supaya bisa dipelajari. Kemudian juga kita akan share kan soft copy dari UU itu, sehingga kepala daerah, forkopimda, silakan kalau mau mempelajari semuanya”, kata Tito Rabu, 14 Oktober 2020.
Mendagri juga menyarankan, agar materi yang berasal dari lebih dari 70 undang-undang yang digabung menjadi UU Cipta Kerja dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan, sehingga menghindari penggunaan waktu yang tidak efektif.
Memahami kesibukan para kepala daerah, Tito mempersilahkan mereka untuk membentuk tim kecil yang bertugas mengidentifikasi dan mengartikulasikan isu-isu UU Cipta Kerja yang menjadi perbincangan di daerah masing-masing.
Selanjutnya, Menkopolhukam Mahfud MD, menjelaskan hal yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo merancang UU Cipta Kerja. Menurut Mahfud, lantaran Presiden perlu melakukan terobosan dalam memangkas proses panjang birokrasi, terutama soal izin usaha yang berbelit-belit.
Omnibus Law, satu UU yang menyelesaikan problem antar berbagai UU di dalam satu UU.
Proses izin yang panjang dan berbelit-belit ini, membuat orang yang ingin membuat izin usaha baik dari dalam maupun luar negeri harus melewati panjangnya birokrasi, sehingga rawan terjadi pungli.
"Sehingga, pada waktu itu diselesaikanlah satu UU dan ternyata UU yang lain masih ada yang menghambat dan banyak undang-undang yang saling terkunci. Itulah sebabnya muncul gagasan Omnibus Law, satu UU yang menyelesaikan problem antar berbagai UU di dalam satu UU, idenya dulu seperti itu,” jelas Mahfud.
Mahfud melanjutkan, kini pemerintah tengah menyiapkan pokok-pokok substansi dan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dalam hal ini, sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan materi dan menjelaskannya secara terbuka.
- Baca Juga : Tito Karnavian : Cipta Kerja untuk Penyediaan Lapangan Kerja
- Baca Juga : Tito Karnavian: PP Cipta Kerja Rampung Bulan Depan
“Tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini tentang materi-materi yang sebenarnya dibandingkan dengan yang hoaks dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja,” ujar Mahfud.[]
