Titik Rawan Ibu Kota Baru RI Menurut Pakar Geopolitik

Menurut pakar geopolitik pemerintah harus jeli melihat keamanan ibu kota baru Republik Indonesia (RI), khususnya Pulau Kalimantan.
Cuitan Arie Kriting membalas tulisan Tengku Zulkarnain soal pemindahan ibu kota. (Foto: Twitter/Arie_Kriting)

Jakarta - Pemerintah harus jeli melihat keamanan ibu kota baru Republik Indonesia (RI), khususnya Pulau Kalimantan, karena menurut pakar geopolitik Hendrajit lokasinya terkepung di antara armada maritim Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

"Kalau ibu kota di Kalimantan, kita bisa menjadi bumper dari pertarungan global antara Amerika dan Cina di Asia Pasifik," ujar Hendrajit di Jakarta, Selasa, 3 September 2019, seperti diberitakan Antara.

Cina menyadari wilayah Asia Tenggara ini sebagai sphere of influence-nya wilayah Barat.

Inggris terutama Amerika Serikat (AS), kata dia, lebih dahulu menguasai wilayah itu sebagai salah satu sphere of influence (wilayah pengaruh), sejak menjajah negara-negara, seperti Malaysia, Brunei Darussalam (Inggris), dan Filipina (AS).

"Cina menyadari wilayah Asia Tenggara ini sebagai sphere of influence-nya wilayah Barat," ujar Hendrajit.

Direktur Eksekutif Global Future Institute itu mengatakan Tiongkok ada di balik skema pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Apalagi, pemerintah sepertinya tertarik dengan skema satu sabuk satu jalan (one belt one road/OBOR) yang diusung pemerintah Tiongkok.

Tiongkok, kata dia, memiliki kepentingan untuk mengimbangi kekuatan AS dan sekutu di sekitar wilayah Kalimantan bagian utara dan barat dikelilingi Laut Cina Selatan.

"Apalagi AS ingin mengembangkan Indo-Pasifik bersama Australia, Jepang, dan India untuk membendung skema OBOR yang diusung pemerintah Cina," ujar Hendrajit.

Hendrajit khawatir kalau ibu kota jadi pindah, posisinya akan menjadi sasaran tembak dua kubu.

"Posisi Kalimantan sangat strategis. Jika sekutu kita yang ada di sekelilingnya. Kita yang akan jadi pusat keseimbangan (episentrum). Akan tetapi, kalau musuh di sana, kita terkepung," ujarnya.

Menurut Hendrajit, Kalimantan secara posisi sangat strategis. Pulau terbesar di Indonesia itu dekat dengan Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan Selat Malaka dan Filipina. Tetapi, pada saat yang sama, hal itu bisa menjadi titik rawan, karena posisinya yang serba dekat.

Titik rawan itu disebabkan pertarungan global AS dan Tiongkok sekarang ada di Laut Cina Selatan. Apalagi, sejak masa pemerintahan Obama yang membuat Maritime Security Plan for Asia-Pacific, sekarang ada 60 persen kapal perang AS di Laut Cina Selatan.

"Cina sadar itu. Akan tetapi, dia enggak berani frontal secara militer. Hal ini yang harus jeli dilihat Presiden Jokowi bahwa situasi di Barat dan Utara Pulau Kalimantan itu sedang tidak normal, bahkan menjadi perebutan antarangkatan laut AS dan Cina," kata Hendrajit. []

Berita terkait
PUPR Ungkap Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru
Kementerian PUPR ungkap rencana pemerintah pusat bangun ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pindah Ibu Kota, Fadli Zon: Jangan Rampas Hak Publik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan hak partisipasi publik tidak boleh dirampas oleh keinginan pribadi Jokowi terkait pemindahan ibu kota negara.
Indo Barometer: Plus Minus Ibu Kota Pindah ke Kaltim
Indo Barometer membeberkan hasil analisis ihwal rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.