Bantul - Relawan pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantul nomor urut 1, Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo (pasangan AHM-JP) yang tergabung dalam Laskar Panglima mendesak agar pasangan AHM-JP yang menjadi pemenang pilkada Bantul 2020, ketika sudah dilantik dan memerintah Bantul 2021-2024 agar segera melakukan reformasi birokrasi mulai dari kepala dinas hingga pekerja harian lepas.
Pembina Laskar Panglima, Basuki Rahmat mengatakan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Bantul masih ada yang tidak cocok untuk menempati jabatan tersebut sehingga dalam bekerjanya pun tidak efektif. Program-program yang harus dijalankan tidak bisa optimal karena orang yang ditempatkan sebagai kepala dinas tidak mengetahui tugas pokoknya.
Jika kekompakan tetap terjaga hingga 2024 saya yakin Bantul akan lebih baik bahkan kepemimpinan pasangan AHM-JP bisa berlanjut hingga dua periode sehingga visi misinya bisa tuntas dikerjakan,
"Bagaimana program-program yang dijalankan akan bermanfaat bagi masyarakat jika pemimpinnya tidak kompeten di bidangnya," ujarnya, Kamis, 17 Desember 2020.
Disisi lain, mantan anggota DPRD Bantul dua periode dari PDI Perjuangan ini menilai, selain banyak kepala dinas yang tidak sesuai dengan kompetensinya, terdapat pula pegawai harian lepas atau PHL saat pilkada 2020 tidak netral bahkan ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bantul.
"PHL yang seharusnya netral karena mereka mendapatkan honorer dari pemerintah sebaiknya tidak diperpanjang kontrak kerjanya," ungkapnya.
Namun demikian Basuki berharap dalam memutus kontrak kerja PHL tidak asal coret dengan alasan karena tidak lolos tes seperti beberapa waktu yang lalu. Termasuk pula ketika nantinya merekrut PHL yang baru harus sesuai dengan kompetensinya bukan karena faktor lainnya seperti ada ikatan balas Budi bahkan hanya karena sogokan uang.
"Yang sudah-sudah jangan diulangi lagi karena akan menimbulkan sakit hati bahkan dendam. Namun bagi PHL yang memang dalam pilkada kemarin tidak netral segera dipecat saja," ucapnya.
Basuki kembali mengingatkan kepada pasangan AHM-JP tidak perlu ragu-ragu untuk meneruskan program Bupati Bantul Suharsono yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Apalagi Abdul Halim Muslih juga menjadi Wakil Bupati Bantul yang mendampingi Bupati Bantul Suharsono meski akhirnya pecah kongsi saat maju dalam pilkada 2020.
"Lanjutkan program-program yang memang benar dan bermanfaat dari Bupati sebelumnya," ungkapnya.
Yang tak kalah pentingnya karena masa jabatan bupati dan wakil bupati hanya 3,8 tahun maka pasangan AHM-JP harus kompak. Termasuk dalam pembagian tugas dalam pemerintahan karena sudah ada kesepakatan dalam pembagian tugas sebelumnya.
"Jika kekompakan tetap terjaga hingga 2024 saya yakin Bantul akan lebih baik bahkan kepemimpinan pasangan AHM-JP bisa berlanjut hingga dua periode sehingga visi misinya bisa tuntas dikerjakan," ungkapnya.
Terpisah Koordinator Exsponen 2015 yang merupakan relawan independen pendukung pasangan AHM-JP, Rustam Fatoni menegaskan kekompakan antara Halim dan JP harus dijaga sampai berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati.
"Ketika pemimpin kompak, kita yakin program-program yang dijanjikan saat kampanye bisa terealisasi," tegasnya.
Mantan Lurah Hamburan, Kapanewon Banguntapan ini juga berharap Halim-Joko tegas kepada PHL yang tidak netral serta PHL yang terima karena titipan pejabat bahkan masuk menggunakan uang sogokan.
"Ketika nanti merekrut PHL juga harus bebas sogokan uang dan utamakan warga Bantul sendiri. Dan saya titip pesan bagi PHL yang tidak netral dalam pilkada segera diputus kontraknya karena jelas-jelas melanggar aturan. Kita sudah mengantongi nama PHL dan kerja di dinas mana yang tidak netral dalam pilkada kemarin," ucapnya. []
Baca juga:
