Tim Prabowo-Sandiaga Minim Dana Kampanye, Sandiwara atau Fakta?

Tim Prabowo-Sandiaga minim dana kampanye, sandiwara atau fakta? Bukankah Prabowo-Sandi bagian dari konglomerasi Indonesia?
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) menyapa simpatisannya saat melakukan kampanye terbuka di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (24/3/2019). (Foto: Antara/Yusran Uccang)

Jakarta, (Tagar 25/3/2019) - Direktur Media dan Kominikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo mengaku sulit mencari dana kampanye.

Mananggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago berpendapat, publik musti ingat bahwa Hashim sempat masuk daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes.

Maka itu, ia kembali mengingat pernyataan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang sempat mengaku kekurangan dana kampanye.

"Bukannya mereka bertiga bagian dari konglomerasi Indonesia? Jangan ingkari rezeki Allah, nanti Allah murka dan ambil kembali. Di satu sisi, Presiden Jokowi malah enggak masuk daftar orang terkaya di Indonesia, apalagi Ma'ruf Amin," tutur Irma.

Pada Desember 2018, Sandiaga sempat menyebut Prabowo-Sandi seperti kaum duafa yang tak punya dana untuk kebutuhan Pilpres 2019.

Politikus Partai Nasdem ini tak habis pikir jika potret orang duafa di Indonesia seperti Hashim, Prabowo dan Sandi yang dianggapnya memiliki harta berlimpah.

Namun, di sisi lain, selama ini berteriak banyak orang miskin di Indonesia pada saat berkampanye.

Bukannya mereka bertiga bagian dari konglomerasi Indonesia? Jangan ingkari rezeki Allah, nanti Allah murka dan ambil kembali. Di satu sisi, Presiden Jokowi malah enggak masuk daftar orang terkaya di Indonesia, apalagi Ma'ruf Amin

"Gitu kok ngaku duafa. Malu dong dengan kaum duafa Indonesia. Kalau kaum duafa Indonesia potretnya seperti Prabowo-Sandiaga, kenapa selama ini teriak-teriak Indonesia banyak orang miskin. Itulah kalau ngomong suka asbun (asal bunyi)," jelas Irma.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto pun sempat mengaku tidak bisa mengajukan kredit pinjaman ke bank sehingga menyebut negara ini milik genderuwo.

Hal itu, kata Wakil Ketua TKN Johnny G Plate, alangkah baiknya paslon 02 tidak mempolitisasi masalah ekonomi.

"Prabowo mengaku sulit dapat pinjaman bank, dengan kata lain tidak bankable, siapa yang mau disalahkan? Apakah bank yang salah? Urusan pinjaman bank itu selalu terkait dengan keekonomian investasi melalui terpenuhinya syarat dan kondisi pinjaman," kata Johnny kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/2).

Menurut dia, pinjaman di bank tidak ada pengaruhnya dengan masalah politik. Maka itu, ia meminta Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan politik sehingga menjadi bias.

"Jika tidak memenuhi persyaratan kredit, tentu tidak layak sebagai debitur, tidak bisa mendapatkan kredit. Sederhana, jangan dipolitisasi, di lingkungan dunia usaha hal tersebut terang-benderang dan pasti dipahami dengan baik," pungkasnya. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Nadiem: Sekolah Tatap Muka Mulai Juli, Tak Ada Kompromi
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim akan membuka pembelajaran di sekolah dengan skema tatap muka mulai Juli 2021.