UNTUK INDONESIA
Kuasa Hukum PDIP: Kalau Dewas KPK Tolak, Kita Catat
Tim kuasa hukum PDIP mendatangi gedung ACLC, lokasi kerja Dewas KPK, di Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2020.
Tim kuasa hukum PDI Perjuangan (PDIP) mendatangi gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau gedung KPK lama di Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2020. (Foto: Tagar/Fatan)

Jakarta - Tim kuasa hukum PDI Perjuangan (PDIP) mendatangi gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) atau gedung KPK lama di Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2020. Mereka ingin menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Mau ketemu Dewas," kata koordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta saat ditanya petugas resepsionis Gedung KPK lama, Kamis, 16 Januari 2020.

Jadi tidak mau menerima.

Kepada media, Wayan mengatakan rombongan kuasa hukum PDIP datang untuk memberi laporan. Namun, terkait laporan soal apa Wayan enggan menyebutkan.

"(Menyampaikan) laporan," kata Wayan saat ditanya awak media yang berada di sekitar meja resepsionis.

Resepsionis itu kemudian menanyakan apakah sudah membuat janji untuk bertemu Dewas KPK sebelumnya.

"Nggak, sampaikan aja. Kalau kamu tidak menyampaikan, nanti kamu bermasalah. Sampaikan aja, kalau Dewas yang menolak, kita catat Dewas yang menolak," kata Wayan kepada petugas resepsionis.

Sejurus kemudian sang resepsionis mengkonfirmasi kepada sekretaris Dewas KPK apakah tim kuasa hukum PDIP sudah membuat janji bertemu. "Nah bagus, dewas mau menerima kita apa enggak," kata Wayan.

Petugas resepsionis lantas memberikan informasi dari sekretaris Dewas KPK belum ada janji yang tercantum untuk bertemu. "Jadi tidak mau menerima?" ujar Wayan.

Rombongan tim kuasa hukum PDIP akhirnya beranjak ke Gedung Merah Putih KPK sebagaimana yang diarahkan oleh petugas resepsionis kepada mereka.

Adapun keperluan tim kuasa hukum PDIP di Gedung Merah Putih KPK untuk menyampaikan surat aduan. Menurut petugas resepsionis di Gedung KPK lama, bagian pengaduan masyarakat KPK berada di markas lembaga antirasuah tersebut.

Berita terkait
KPK-Polri Diminta Cari Harun Masiku Tanpa Interpol
KPK dan Polri diminta tidak menggandeng Interpol dalam membekuk politikus PDIP Harun Masiku yang buron di luar negeri.
Sesuai Prediksi, Izin Dewas Hambat Kerja KPK
Sesuai prediksi awal, izin penggeledahan menghambat kerja KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Sprinlidik OTT di Tangan Masinton, KPK: Apa Asli?
KPK mempertanyakan keaslian surat perintah penyelidikan yang ditunjukkan oleh Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terkait Wahyu Setiawan.
0
Rutan Bantaeng Fasilitasi Warga Binaan Hapus Tato
Wabup Bantaeng Sahabuddin menginginkan Rutan bisa menjadi pesantren bagi warga binaan agar bisa diterima kembali di masyarakat.