Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan pihaknya telah membentuk tim yang akan membahas otonomi khusus wilayah Papua dan Papua Barat. Tim DPR itu akan segera bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan rapat konsultasi.
Menurut Bamsoet, rapat itu akan membahas penyelesaian berbagai peristiwa yang terjadi di Papua. Sebagai langkah konkret DPR membantu pemerintah pusat agar kondisi kembali kondusif.
"Tim DPR RI Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang terdiri dari Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat sudah berkunjung ke Surabaya," kata Bamsoet melalui pernyataan tertulis, Kamis, 22 Agustus 2019.
Kondisi di Papua selama lima tahun terakhir, masih relatif damai.
Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua, Bamsoet memandang mereka juga ingin berbagi pemahaman, sudut pandang, dan pemikiran dengan Presiden Jokowi untuk membuat Papua kembali stabil.
Dia mengungkapkan untuk menurunkan eskalasi di Papua dan Papua Barat, diperlukan adanya pengusutan hukum yang tuntas terkait kerusuhan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang beberapa waktu lalu.
Politikus Golkar ini menegaskan apabila ada yang melanggar hukum, baik dari pihak sipil, pejabat pemerintah daerah, atau TNI/Polri, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia menuturkan kondisi di Papua dan Papua Barat selama lima tahun terakhir, masih relatif damai. Bahkan, perhatian pemerintah pusat juga sangat besar dalam mendorong percepatan pembangunan disana.
Kata dia, berbagai upaya sudah diakukan pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat, di antaranya membuka keterisolasian antar daerah dengan membuka jalan sepanjang 3.103 km dari target 3.259 km. Saat ini jalan yang menghubungkan daerah di wilayah Indonesia bagian timur itu telah mencapai 1.071 km.
Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi di 15 pelabuhan juga sudah ada untuk mendukung distribusi barang dan kegiatan ekonomi. Bahkan, bandara baru juga sudah dibangun, seperti di Werur dan Koroway Batu. Begitu juga dengan rasio elektrifikasi PLN sudah tembus 72,04 persen, dari sebelumnya yang hanya mencapai 30,48 persen pada 2013.
Dia menjelaskan DPR RI juga sudah melakukan berbagai diplomasi parlemen agar negara-negara dunia tidak salah persepsi dalam melihat Papua dan Papua Barat.
"Sudah menyelenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 23-24 Juli 2018 yang dihadiri 14 negara kawasan Pasifik. DPR RI juga ikut serta dalam Pacific Exposition pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru, yang diadakan Kedutaan Besar Republk Indonesia untuk Selandia Baru," tuturnya.[]
