Tiga Politisi Sorot Rencana Jokowi Pindah Ibu Kota

Tiga politisi beda partai punya pendapat masing-masing soal rencana pemindahan Ibu Kota di era Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno (kiri), Sekretaris Badan Pelatihan PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, (tengah) dan Wakil Sekretaris Jenderal Achmad Baidowi PPP (kanan). (Foto: Instagram)

Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana meneruskan cita-cita Presiden ke-1 Indonesia Soekarno memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Rencana itu kemudian mendapat tanggapan dari berbagai politisi.

Apa kata politikus Partai Golkar?

Salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno. Dave sebenarnya mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta. Namun, menurutnya akan lebih baik tidak dipindahkan ke Kalimantan, tapi tetap di Pulau Jawa.

"Rencana pemindahan itu sih kami dukung, akan tetapi lebih baik ya rencana pemindahan itu daripada dibuat jauh ke Kalimantan yang di mana infrastrukturnya masih jauh belum terbangun, terus biayanya pasti akan lebih mahal," ujar Dave kepada Tagar, Kamis 2 Mei 2019.

"Saya secara pribadi, dan ini merupakan salah satu pemikiran pokok dari Fraksi Golkar adalah tetap di Pulau Jawa sebagai Ibu Kota RI," sambungnya.

Dave memandang wilayah utara Jawa Barat, khususnya Cirebon atau Indramayu, bisa menjadi alternatif jika rencana pemindahan Ibu Kota direalisasikan. Dia berpendapat jika pusat pemerintahan bergeser ke Jabar tidak terlalu memakan biaya tinggi.

"Utara Jabar itu lokasi yang baik karena lahan landainya itu luas masih ada ribuan hektar. Lalu juga harga tanahnya masih relatif murah dan juga infrastrukturnya juga sangat baik," urainya.

"Nah, maka itu merupakan opsi yang terbaik, bagi pemerintah memindahkan Ibu Kota ke wilayah utara Jabar," ujar caleg Dapil Jabar VIII yang dikabarkan lolos kembali ke Senayan tersebut.

Dave LaksonoAnggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono . (Foto: Istimewa)

Baca juga: Impian Bung Karno Jadikan Palangkaraya Ibu Kota RI

Apa kata politikus PDI Perjuangan?

Sementara itu, Sekretaris Badan Pelatihan PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mendukung penuh rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya ke Kalimantan. "Full (mendukung). Dia (Jokowi) pemberani," tuturnya kepada Tagar, Kamis 2 Mei 2019.

Irma menilai nyali calon presiden nomor urut 01 ini tidak bisa diremehkan. Pasalnya pemindahan Ibu Kota telah dicanangkan sejak era Bung Karno. Antara Bung Karno dan Jokowi, lanjut Irma, memiliki visi yang serupa terkait masa depan negara dengan lokasi pusat pemerintahan.

"Kan sudah direncanakan sejak 57, jadi menurutku visionarynya Bung (Karno), karena diteruskan Jokowi karena memang kebutuhan masa depan," bebernya.

"Jokowi nyali besar untuk memulai proyek mission impossible yang karena strategis dilakukannya," sambungnya.

Di samping itu, rencana pemindahan Ibu Kota ke Pulau Jawa semakin menegaskan Jokowi punya komitmen meratakan pembangunan di wilayah Indonesia. "Plusnya, Jokowi bisa menegaskan membangun 'Indonesia centris'," pungkasnya.

Eva Kusuma SundariPolitikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari (ketiga dari kanan). (Foto: Instagram/evndari)

Apa kata politikus PPP?

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi pun mendukung rencana pemindahan Ibu Kota. Musababnya, Jakarta sudah penuh dengan permasalahan krusial, seperti kemacetan dan banjir.

"Jika sekarang ada keberanian justru bagus. Hal ini melihat crowdednya Jakarta sebagai Ibu Kota karena memegang dua fungsi, yakni kota pemerintahan dan pusat niaga. Sehingga terjadi beban Jakarta sangat berat," kata Baidowi lewat keterangan tertulis kepada Tagar, Kamis 2 Mei 2019.

Anggota Komisi II DPR ini kemudian menyarankan agar pemerintah meniru langkah-langkah sejumlah negara yang telah memindahkan Ibu Kotanya. Caranya, dibarengi dengan kajian mendalam, termasuk menyiapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR). Maksudnya, agar tidak mengulang kesalahan yang terjadi di Jakarta.

"Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru," tandasnya.

Achmad BaidowiWakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. (Foto: Ant/Sigid Kurniawan)

Baca juga:

Berita terkait
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.