Advertorial - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Thoriqoh Nasrullah Fitriyah mengatakan hasil reses ke II tahun anggaran 2019-2020, banyak aspirasi dan pertanyaan dari warga yang diterima, yaitu masalah sekolah gratis di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Sekolah gratis itu untuk SMA dan SMK negeri yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.
“Sejauh ini, permasalahan pendidikan yang banyak dipertanyakan warga saat reses salah satunya di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung soal sekolah gratis. Mungkin, karena sebentar lagi masuk ajaran baru, jadi warga banyak mempertanyakannya,” tutur Thoriqoh kepada Tagar di Bandung, Selasa 10 Maret 2020.
Menurut dia, banyak masyarakat ternyata tidak terlalu paham sekolah gratis, banyak dari mereka mempersepsikan kalau sekolah gratis, semuanya gratis untuk semua tingkat sekolah.
“Pertama, sekolah gratis itu untuk SMA dan SMK negeri yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, “ ucap dia.
Kedua, sekolah gratis yaitu Pemerintah Daerah (Pempda) Provinsi Jawa Barat akan menanggung iuran bulanan SMA dan SMK negeri di Jawa Barat atau istilah dulunya itu SPP, sekarang namanya menjadi Iuran Bulanan Peserta Didik atau IBPD.
“Jadi Pemda Jabar yang akan menanggung atau mensubsidi IBPD SMA dan SMK di Jawa Barat, itu maksudnya,” ujar Thoriqoh.
Untuk informasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mengalokasikan anggaran Rp 1,4 trilun untuk merealisasikan Program Sekolah Gratis di tahun ajaran baru 2020. Anggaran Rp 1,4 triliun tersebut hasil pemangkasan dari banyak anggaran seperti, menghemat dana hibah bantuan sosial atau bansos.
Jumlah sekolah yang iuran bulannya akan digratiskan di Jawa Barat yaitu, 835 sekolah SMA sederajat, termasuk SMK dan SLB. Nilai anggarannya Rp 1,4 triliun dibagi dua menjadi Rp 717 miliar untuk enam bulan, dan Rp 717 miliar lagi untuk enam bulan berikutnya. []