Untuk Indonesia

Teten Masduki, Sebelum Mendown Grade Seluruh Kabinet Jokowi

Dari kesaksian Bupati Boltim, kementerian Teten Masduki harus segera diperbaiki sebelum meledakkan kegaduhan baru dan mendown grade kabinet Jokowi.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (Foto: Tagar/bisnis.com)

Oleh: Irma Suryani Chaniago*

Menelisik kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dan kegaduhan tudingan Bupati Boltim, Sulawesi Utara, saya jadi tergelitik untuk merefleksi kinerja akhir tahun kementerian ini. Terus terang saya tidak melihat ada gebrakan kinerja yang bagus, apalagi luar biasa dari Menkop UKM Teten Masduki setahun di kabinet.

Menurut saya apa yang disampaikan Bupati Boltim tidak salah meski kemudian ada usaha klarifikasi bahwa perusahaan leasing Esta Dana memang termasuk lembaga pengusul BPUM di Boltim karena memang sudah "diatur" dalam PermenkopUKM No. 6/2020, pasal 6, huruf d: Program Menteri Koperasi yakni restrukturisasi kepada 40 mitra koperasi (100 persen) dengan fasilitas penundaan pokok, perpanjangan jangka waktu, hingga penambahan fasilitas pinjaman.

Justru terlihat aneh karena sejatinya ada lebih ratusan koperasi di Indonesia, yang dilakukan penundaan hanya 40 mitra saja. Dan lebih aneh lagi Menkop memberikan penundaan pokok, perpanjangan jangka waktu bahkan penambahan fasilitas pinjaman. Sementara koperasi-koperasi ini tetap melakukan penagihan kepada peserta dan tidak menerapkan penundaan pinjaman di era covid ini.

Padahal 40 mitra koperasi ini semuanya koperasi simpan pinjam di mana koperasi simpan pinjam tersebut kebanyakan di bawah tangan adalah milik perorangan sehingga fungsi koperasi yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan Kementerian Koperasi dan UKM malah seolah menjadi program perusahaan leasing yang di-back up Menkop UKM.

Maka menurut saya, kondisi ini harus segera diperbaiki sebelum kemudian meledak menjadi kegaduhan baru dan kembali men-down grade citra kinerja kabinet secara keseluruhan.


Faktanya lagi sesuai dengan Peraturan Menkop UKM, penyalur bantuan terdiri dari BUMN, perusahaan leasing, dan Dinas koperasi setempat. Namun faktanya dinas koperasi hanya mampu memberikan data minimal penerima BPUM, yaitu sekitar 420 saja dan penerima BPUM terbesar justru dari data yang diperoleh dari perusahaan leasing yaitu sekitar 3.205.

Di sinilah kemudian kecurigaan publik mulai berkembang, karena banyak penerima BPUM menyatakan untuk mendapatkan bantuan tersebut ada isu modus yang dilakukan oleh perusahaan leasing tersebut. Yaitu, perusahaan leasing tersebut seolah-olah menalangi lebih dulu dana bantuan BPUM yang akan diterima, lalu pada saat pencairan dana tersebut langsung dibayarkan kepada perusahaan leasing tersebut dan tentu penerima harus membayar bunga pinjaman yang diterima di muka sampai dana BPUM tersebut cair dan diterima.

Maka menurut saya, kondisi ini harus segera diperbaiki sebelum kemudian meledak menjadi kegaduhan baru dan kembali men-down grade citra kinerja kabinet secara keseluruhan.

*Politisi Nasdem Non-aktif


Berita terkait
KPK Periksa Matheus Joko Santoso Terkait Korupsi Juliari
KPK mengonfirmasi Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso terkait bansos sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Kata Kejagung Soal Dugaan Korupsi PengadaanObat Aids dan PMS
Kejagung dalami kasus dugaan korupsi di pengadaan obat AIDS dan PMS.
KPK Panggil 6 Saksi Kasus Korupsi PT. Dirgantara Indonesia
KPK panggil enam saksi untuk mengusut kasus korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2007-2017.
0
Sempat Diterpa Badai Seroja, Mensos Targetkan Pemulihan NTT Juni 2021
Menteri Sosial Tri Rismaharini, menargetkan dana bantuan sosial untuk pemulihan NTT yang terkena Badai Seroja dapat disalurkan Juni ini.