Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus melakukan pemberantasan korupsi yang terjadi di anak-anak perusahaannya. Kali ini Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan jika dana pensiun BUMN juga dijadikan ladang korupsi oleh beberapa oknum didalamnya.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis, 2 Desember 2021, Erick Thohir menyebutkan jika terlalu banyak dana pensiun yang dikorupsi sehingga tagihan pensiunan tidak terbayarkan.
Menurutnya hal ini terjadi karena banyak pengelolaan dana pensiun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyalahgunaan dana tersebut seperti penyalahgunaan investasi dana pensiun dan pembuatan asuransi baru yang menawarkan untung besar namun tidak memberikan return yang sesuai.
Tapi kalau karena dimainkan investasinya atau membuat produk-produk baru yang akhirnya macet ini yang kami konsolidasikan.
"Dapen BUMN terus terang akan dirapikan pada 2022. Terlalu banyak dapen jadi tempat korupsi, yang akhirnya tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan. Kalau itu karena keuangannya tidak sehat kami mengerti. Tapi kalau karena dimainkan investasinya, atau membuat produk-produk baru yang akhirnya macet, ini yang kami konsolidasikan," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Kamis, 2 Desember 2021.
- Baca Juga: Wujudkan Multiplatform Storytelling, Erick Dukung Film Kadet1947
- Baca Juga: Erick Thohir Terbitkan SE Gratiskan Semua Fasilitas BUMN
Menteri BUMN mengatakan jika hal ini merupakan salah satu fokus baru untuk BUMN yang akan segera dibenahi di tahun 2022 mendatang. Menurutnya, jika tak segera dibenahi hal ini akan menjadi bom waktu untuk BUMN maupun negara.
Namun, ia mengatakan jika pihak BUMN mengalami sedikit kendala dalam pembenahan dana pensiunan ini. Secara hukum, pengelolaan dana pensiunan mempunyai kekuasaan tersendiri dan apabila terjadi kekurangan dana pendiri yang harus mengisi ulang dana tersebut.
- Baca Juga: Hadapi Ekonomi Global, Erick: Ajak BUMN & Universias Kerja Sama
- Baca Juga: Disentil Erick Thohir soal Toilet SPBU Bayar, inilah Respon Pertamina
Menteri BUMN mengatakan jika dirinya tak mau masalah yang sama terkait dana pensiun BUMN terulang kembali seperti kasus Jiwasraya dan Asabri. Oleh karena itu Erick berencana melakukan konsolidasi dana pensiun BUMN yang telah dikatakannya 2020 silam.
Dengan melihat dari kasus yang telah terjadi, Erick meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk bersama membenahi masalah dana pensiun yang terkendala oleh undang-undang terkait.
(Dimas Rafika)
