Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan tenaga medis agar tidak terpapar virus corona. Hal itu bertujuan agar program penanggulangan Covid-19 bisa berjalan dengan baik.
Selain itu, Mulyanto juga menyarankan supaya masyarakat yang berada di zona merah menjadi prioritas vaksin Covid-19.
Jika Pemerintah telah memastikan kedua hal itu maka langkah selanjutnya adalah membuat skala prioritas pemberian vaksin
Dia berpandangan, warga yang berada di zona merah, sangat layak mendapat perhatian lebih agar penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut dapat dikendalikan dan tidak meluas ke daerah lainnya.
"Sekiranya vaksinasi yang direncanakan pemerintah itu benar bisa dilaksanakan pada pekan ketiga Desember 2020, saya berharap tenaga medis dan masyarakat di zona merah harus mendapat prioritas. Tenaga medis merupakan garda terdepan program penanggulangan Covid-19 sehingga layak untuk diperhatikan lebih dahulu," kata Mulyanto melalui keterangannya, Jumat, 6 November 2020.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap, pemerintah benar-benar mewujudkan program pemberian vaksin kepada masyarakat. Kata dia, jangan sampai hal ini sekadar janji seperti kejadian sebelumnya.
"Sebaiknya harus dikawal rencana tersebut agar benar-benar dapat terlaksana sesuai jadwal. Kasihan masyarakat jika harus menunggu lagi," ujarnya.
Selanjutnya, Mulyanto juga meminta pemerintah memastikan keamanan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Apa pun mereknya, kata dia, terlebih dahulu harus mendapat izin edar dari BPOM dan terjamin kehalalannya.
"Yang paling vital adalah apakah vaksin tersebut aman, efektif dan halal. Artinya harus telah mendapat izin edar dari BPOM yang berarti sudah lulus uji klinis tahap 3 sehingga dapat diyakini cukup memadai bahwa vaksin tersebut tersebut benar-benar efektif dan aman," kata dia.
- Baca juga: Satgas Covid-19 Diotak-atik, Kemenkes - Kemendagri Diperkuat
- Baca juga: Fadli Zon Ungkap Perbedaan Harga Vaksin Indonesia - India
"Begitu juga aspek kehalalannya. Vaksin ini harus sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI. Ini penting karena terkait keyakinan religius masyarakat muslim. Jika Pemerintah telah memastikan kedua hal itu maka langkah selanjutnya adalah membuat skala prioritas pemberian vaksin," ucap Mulyanto menambahkan.[]
