UNTUK INDONESIA
Tekan Defisit, Pemerintah Oportunisme Terhadap APBN
Pemerintah akan bersikap oportunisme terhadap kebutuhan pembiayaan APBN untuk menekan pelebaran defisit anggaran hingga akhir tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi APBN 019 per akhir Oktober di Kantor Kementrian Keuangan, Jakarta, Senin, 18 November 2019. (Foto: Antara/ Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta - Pemerintah akan bersikap oportunisme terhadap kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui strategi pembiayaan melalui penerbitan surat utang. Hal tersebut untuk menekan terjadinya pelebaran defisit anggaran hingga akhir tahun.

"Kita akan oportunistik dan mencari timing yang tepat pada harga yang pas dan kondisi yang tepat masuk ke pasar," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin, 18 November 2019 seperti dilansir dari Antara.

Strategi pembiayaan melalui penerbitan surat utang periode November-Desember 2019 itu akan mempertimbangkan imbal hasil (yield) yang terbaik dan suku bunga rendah bagi APBN.

"Kita akan lihat realisasi APBN seperti apa, termasuk melihat realisasi penerimaan dan pengeluaran seperti apa, secepat apa dan seefisien apa," ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan dua kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan satu kali penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di sisa 2019 masih terjadwal sesuai rencana.

Kebutuhan pembiayaan itu, kata dia tetap dibutuhkan untuk menjaga realisasi belanja pemerintah tetap tinggi dan berkualitas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Realisasi penerimaan perpajakan sampai 31 Oktober 2019 baru mencapai Rp 1.173,9 triliun atau 65,7 persen dari target Rp1.786,4 triliun. Penerimaan perpajakan disumbangkan oleh PPh Migas sebesar Rp 49,3 triliun, pajak nonmigas Rp 969,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 155,4 triliun.

Lesunya penerimaan perpajakan yang hanya tumbuh 1,2 persen sebagian besar disebabkan oleh turunnya kinerja sektor pertambangan maupun industri pengolahan.

Untuk mengantisipasi turunnya realisasi perpajakan, pemerintah  mendorong pembiayaan melalui utang sebesar Rp 384,5 triliun atau 107 persen dari target Rp 359,3 triliun.

Porsi pembiayaan ini diperkirakan akan meningkat mengingat penerimaan perpajakan diproyeksikan mengalami kekurangan (shortfall) sekitar Rp 200 triliun dari target APBN.

Menghadapi kondisi ini, maka pemerintah memperlebar target defisit anggaran pada akhir tahun sebesar 2,0 persen-2,2 persen terhadap PDB, atau melebihi target 1,84 persen terhadap PDB.

Pemerintah memastikan pengelolaan pembiayaan itu akan ditujukan untuk hal-hal yang produktif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. []

Berita terkait
PSI Prediksi APBD DKI 2020 Defisit Triliunan Rupiah
PSI memprediksikan APBD DKI Jakarta 2020 akan mengalami defisit sebesar Rp 10,7 triliun.
Kata Achmad Baidowi Soal Defisit Neraca Perdagangan
Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengatakan perlu ada evaluasi total terhadap sistem perdagangan nasional yang mengalami defisit.
Defisit Neraca Perdagangan Masih Rapor Merah
Defisit neraca perdagangan pada periode pertama Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi - JK masih menunjukkan rapor merah
0
Cara Baru Jualan di Pasar Saat Pandemi Covid-19
Manusia makhluk berakal selalu temukan cara bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Termasuk para pedagang di pasar, berjualan dengan cara aman.