Jakarta - Isu pemekaran daerah di Jawa Timur, mendapat tanggapan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menurutnya, menghadirkan daerah otonomi baru (DOB) harus melalui prosedur serta kajian matang.
Dalam kabar yang beredar, ada tiga wilayah otonom baru di Jawa Timur, yakni Provinsi Madura, Mataraman, dan Blambangan.
"Sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, rencana pemekaran daerah atau DOB di wilayah Jatim masih sebatas isu. Karena pemekaran ini dalam status moratorium," tuturnya.
Semangat menghadirkan DOB bukan untuk mendapatkan jabatan seperti kepala daerah, kepala dinas atau juga ketua DPRD.
Senator asal Jawa Timur itu menyampaikan, pemekaran daerah memiliki prosedur dan mekanisme yang cukup panjang.
- Baca Juga: Bertemu Ketua DPD RI, Wali Kota Probolinggo Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal RS Berstandar Internasional
- Baca Juga: Ketua DPD RI Dukung Pencarian Bibit Sepak Bola dari Kalangan Santri
"Calon DOB harus memiliki potensi SDM, SDA, sumber ekonomi yang memadai dan cukup sehingga setelah mandiri atau lepas dari daerah induknya DOB tersebut kuat dan mampu membawa kesejahteraan bagi warganya," katanya.
LaNyalla juga mengingatkan jika pengajuan DOB atau pemekaran, tujuannya bukan untuk mendapatkan jabatan. "Semangat menghadirkan DOB bukan untuk mendapatkan jabatan seperti kepala daerah, kepala dinas atau juga ketua DPRD," ujarnya.
- Baca Juga: Temui Rais 'Aam PBNU, Ketua DPD RI Paparkan Perjuangan PT Nol Persen
- Baca Juga: Ketua DPD RI: Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan Harus Konkret dan Fokus
LaNyalla menegaskan pemekaran memiliki tujuan mulia untuk mensejahterakan masyarakat. "Serta membawa masyarakat mandiri dan tidak bergantung dan bahkan demi untuk pengembangan wilayah menjadi lebih maju dan beradab," katanya. []
