Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Tanda Tangan Elektronik untuk menjamin keaslian dokumen dan transaksi elektronik, pada Rabu, 13 November 2019.
Layanan tersebut hadir karena layanan elektronik sangat rawan terhadap pemalsuan dokumen dan transaksi elektronik.
Dalam pernyataan resmi yang dibacakan Dirjen Aplikasi & Informatika Semuel Abrijani Pangerapan di acara peluncuran di Jakarta, Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan Tanda Tangan Elektronik bakal memberikan jaminan pada layanan transaksi elektonik yang diterapkan pihak pemerintah maupun swasta.
"Banyak layanan pemerintah dan swasta jauh lebih efisien dan mudah dengan penerapan layanan elektronik, namun layanan elektronik sangat rawan terhadap pemalsuan dokumen dan transaksi elektronik," kata Johnny, diberitakan Antara.
"Oleh karena itu, dibutuhkan jaminan dokumen dan transaksi elektronik yang dapat dipercaya," ujar dia.
Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJI) tahun 2018, populasi internet aktif di Indonesia mencapai 171,17 juta, artinya penetrasi internet telah mencapai 64,8 persen, meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya.
Dibutuhkan jaminan dokumen dan transaksi elektronik yang dapat dipercaya.
Hadirnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam layanan elektronik juga didorong digitalisasi di Indonesia yang telah berkembang secara masif dalam beberapa tahun belakangan ini.
Tidak hanya soal transaksi elektronik, tanda tangan elektronik juga disebut mampu membantu layanan masyarakat, sebab saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja di mana saja dan kapan saja melalui metode remote.
"Sebelumnya banyak pejabat pemerintah yang tidak dapat menandatangani dokumen karena sedang berada di luar kota, namun sekarang tidak lagi," kata Johnny.
"Ini juga sangat bermanfaat bagi dunia bisnis menandatangani kontraknya tanpa harus tatap muka semua dapat dilakukan secara elektronik," kata dia.
Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Semuel Abrijani Pangerapan (keempat dari kiri) mewakili Menteri Kominfo Johnny G Plate dalam acara peluncuran Tanda Tangan Elektronik di Jakarta. (Foto: Antara/Arindra Meodia)Penggunaan tanda tangan elektronik dalam layanan elektronik juga disebut dapat menghemat ribuan ton kertas setiap tahunnya.
Transaksi elektronik juga akan sangat dipercaya di mana user dapat diautentikasi akurat menggunakan aplikasi karena ada fitur nirsangkal,
Penerapan tanda tangan elektronik juga disebut dapat menangkal kejahatan siber yang semakin tinggi.
Penerapan tanda tangan elektronik masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
Sesuai dengan PP PSTE Nomor 71/2019 terdapat enam layanan selain tanda tangan elektronik, yaitu Penanda Waktu, Segel Elektronik, Pengiriman Elektronik Tercatat, Preservasi dan Otentikasi Website.
"Seluruh layanan tersebut di atas untuk menjamin ekonomi digital yang sedang dibangun agar aman dari pemalsuan dokumen dan akses yang tidak bertanggung jawab," ujar Johnny.
Menkominfo mengajak semua pihak bersama-sama menerapkan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia di masing-masing sektor.
Baca juga: Pembangunan 3.447 BTS Demi Smart City
Hingga saat ini, sudah ada enam PSrE di Indonesia yang terdiri dari dua pemerintah dan empat swasta.
"Diharapkan dengan tanda tangan elektronik ini akan lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan penggunaan masyarakat, serta meningkatkan perkembangan digital ekonomi di Indonesia ," kata Johnny. []
