Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta mengaku sangat menyayangkan jika para artis dan influencer digunakan untuk tujuan membangun opini politik atas kebijakan yang dianggap kontroversi atau bermasalah oleh masyarakat.
Hal itu berhubungan dengan adanya sejumlah artis dan influencer yang dikontrak untuk mendukung atau mempromosikan omnimbus law RUU Cipta Kerja melalui video bertagar #IndonesiaButuhuhKerja pada akun Instagram masing-masing.
Menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintahan yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis
"Penggunaan artis dan influencer untuk mempromokan produk memang jadi salah satu model marketing yang sukses. Saya kira dengan menggunakan influencer bisa efektif untuk promosi wisata atau dalam rangka penanganan Covid-19 digunakan untuk sosialisasi disiplin protokol kesehatan," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Rabu, 26 Agustus 2020.
Lantas, dia mengimbau agar pemerintah tidak sembarangan menggunakan influencer untuk menggiring publik demi menutupi persoalan yang ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Tetapi jika hal ini digunakan untuk sebagai sarana politik untuk menggiring opini publik terhadap persoalan pemerintahan yang sedang diperdebatkan, jelas ini tidak etis. Saya harap pemerintah jangan asal gunakan influencer," ujarnya.
Kendati demikian, Anggota Komisi I DPR ini mengapresiasi positif sejumlah artis yang telah melakukan klarifikasi, menyampaikan permohonan maaf dan juga mengembalikan uang yang mereka dapat terkait postingan #IndonesiaButuhKerja.
"Mendengar mereka mengatakan tidak tahu menahu jika unggahan dengan biaya 10 juta rupiah per postingan ternyata bernuansa politik, menunjukkan kegiatan ini tidak transparan padahal menggunakan anggaran yang besar. Ini yang kita khawatirkan sejak awal ada penyalahgunaan anggaran miliaran yang mengalir ke perusahaan buzzer bayaran atau sering disebut sebagai buzzerRp yang kadang membuat keonaran di media sosial untuk tujuan politik," kata dia.
Sukamta berharap dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran untuk influencer.
- Baca juga: DPR: Anggaran influencer Dapat Pengaruhi Opini Publik
- Baca juga: Hujan Opini Influencer, PKS: Kritis Masyarakat Hilang
"Fokus kita saat ini mengatasi pandemi, para artis dan influencer bisa diajak pemerintah untuk memperkuat kampanye disiplin protokol kesehatan. Saya kira ini akan lebih bermanfaat," ucap Sukamta.
