Medan (Tagar 24/1/2018) – Puluhan kapal pukat trawl diduga melanggar peraturan menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 2 karena telah menangkap ikan di wilayah perairan pulau Situngkus, sekitar 20 mil dari pulau Ilik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Aksi puluhan kapal pukat trawl itu dipergoki nelayan tradisional saat sedang menangkap ikan di lokasi tersebut. Padahal zona tersebut merupakan area tangkap nelayan kecil.
Saat dipergoki, puluhan kapal pukat ikan jenis trawl itu sedang menarik pukat untuk menangkap ikan. Meski aksi penangkapan itu diketahui langsung nelayan kecil, namun awak kapal trawl tidak menghentikan aktivitasnya dan tetap menarik pukat di zona tangkap nelayan kecil.
Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) kota Sibolga, Ikmaluddin Lubis mengatakan, bebasnya aktivitas kapal-kapal pukat ikan jenis trawl tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dari pihak berwajib, yakni Angkatan Laut dan Kesatuan Pengawas Laut dan Pantai (KPLP) kota Sibolga.
"Semua aparat disini lemah dalam melakukan pengawasan dan menjalankan Kepmen KKP. Kami harap ada tindakan tegas dari pemerintah pusat,” ujar Ikmaluddin Lubis.
Padahal, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) telah membuat larangan beroperasinya kapal pukat trawl di wilayah pantai barat Sumatera dan sesuai dengan Permen KKP nomor 2 terkait pelarangan pengunaan alat tangkap jenis trawl dan cantrang. Namun hal itu dilanggar oleh kapal-kapal trawl yang diduga milik pengusaha asal Kota Sibolga.
“Kelompok nelayan di Sibolga berharap petugas gabungan keamanan laut Sibolga agar lebih ketat menjalankan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Jika tidak mampu, maka nelayan kecil tradisional Sibolga dikhawatirkan akan berbuat (nekat) demi selamatnya laut,” pungkas Ikmaluddin. (eri)
