Ambon - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merespons pernyataan "perang" Gubernur Maluku Murad Ismail terkait kebijakan moratorium kapal ikan.
Pasalnya, menurut gubernur kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi itu merugikan Maluku sebagai daerah penghasil ikan.
Atas pernyataan mantan Dankor Brimob Polri itu, Menteri Susi mengutus tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bertemu dengan Gubernur Murad Ismail.
Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Romelus Far Far di kantor Gubernur Maluku, Rabu 4 Agustus 2019.
Saya ingin beritahukan kepada kalian semua, kita perang
"Besok tim dari KKP akan bertemu gubernur membahas protes moratorium yang disampaikan gubenur," ungkapnya.
Dikatakanya, pertemuan nantinya untuk membahas pernyataan gubernur yang saat ini tengah viral itu. Disebutkan, moratorium sangat tidak menguntungkan bagi daerah penghasil ikan seperti Maluku.
Utusan Menteri Susi dari KKP ini, kata dia, terdiri dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Dirjen Perikanan Tangkap.
Namun, dirinya belum tahu secara pasti, pukul berapa pertemuan antara gubernur dengan utusan Menteri Susi itu akan dilangsungkan.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail pada 2 Agustus 2019 memberikan pernyataan "perang" dengan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti terkait kebijakan moratorium merugikan Maluku.
Gubernur menilai, moratorium tidak menguntungkan Maluku. Karena setelah moratorium Menteri Susi mengirim 1.006 kapal untuk menangkap ikan di perairan Maluku.
Menurutnya setiap bulan, sebanyak 400 kontainer ikan diekspros ke luar Maluku, namun sayangnya Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor tersebut.
Selain itu, kapal yang beroperasi di Maluku, tak satupun mempekerjakan warga Maluku. "Saya ingin beritahukan kepada kalian semua, kita perang," ujarnya.[]
