Jakarta - Pengamat Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning menilai, sejak menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mampu meletakkan konsep Kedaulatan, Kelestarian dan Kesejahteraan sumber daya perikanan Indonesia.
Dalam kurun waktu lima tahun kemarin, menurutnya, Susi mampu menertibkan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di perairan laut Indonesia.
"Dalam konteks menerapkan konsep blue economy saya kira sudah baik dan cukup memberi dampak kuat di Indonesia, dan juga mendapat pengakuan berbagai pihak internasional," katanya kepada Tagar, Senin, 12 Agustus 2019.
Saut menambahkan, efek dari penerapan IUU berdampak langsung kepada nelayan dan bisnis.
"Hanya memang, tidak dipungkiri ada dampak langsung dari penerapan kebijakan Susi khususnya terhadap entitas industri dan kelompok nelayan kita yang mungkin selama ini masih menerapkan pola IUU dalam proses operasi dan bisnis mereka," ujarnya.
"Termasuk pembatasan armada kapal perikanan serta alat tangkap menimbulkan banyak polemik dalam masyarakat perikanan kita," kata dia.
Kendati demikian, penerapan IUU yang dilakukan wanita asal Pangandaran ini masih bertolak belakang dengan realitas keseharian masyarakat khususnya nelayan. Sehingga, Saut menilai, efeknya berdampak pada penurunan volume dan nilai bisnis itu sendiri.
"Sebaliknya, entitas pelaku usaha dan masyarakat yang menerapkan konsep konservasi yang tidak mendukung IUU sepertinya justru menikmati dampak positif," ujar dia.
Saut juga tidak memungkiri pendapatan nelayan saat ini cukup baik, meskipun untuk ekspor ikan mengalami penurunan.
Buktinya, kata dia, nilai tukar nelayan naik positif. Namun ia tidak menampik masih terdapat tren penurunan ekspor produk perikanan dan ada pertentangan terkait IUU.
Saut meyakini, jika nantinya Susi kembali terpilih menjadi "Srikandi Jokowi" tentu akan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek konservasi dengan kesejahteraan untuk masyarakat dan industri perikanan di Indonesia.
"Tentu tanpa mengurangi disiplin dan prinsip susinomics yang mengintegrasikan konsep blue economy dan anti IUU itu," ucapnya.
Namun, jika Susi tidak dimasukkan dalam susunan menteri pada Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II. Saut berharap, suksesornya dapat mempertahankan kinerja positif wanita eksentrik itu.
"Jika tidak lagi dipilih sebagai menteri, maka menteri penggantinya perlu mempertahankan aspek konservasi dan penerapan IUU yang selama ini sudah baik memberi pelajaran penting bagi bangsa ini, untuk tetap melestarikan SDA Kelautan dan perikanan kita," ujarnya.
Menurut Saut, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki catatan-catatan, soal laiknya tidaknya Susi Pudjiastuti dipertahankan sebagai menteri.
Seandainya diganti, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menurutnya sudah memiliki nama beserta kapabilitas seseorang yang mampu menggantikan peran Susi.
"Saya kira banyak yang dapat dieksplorasi Pak Presiden. Baik dari kalangan pengusaha, akademisi, kelompok masyarakat, politisi hingga birokrasi internal KKP sendiri," katanya.
Hanya saja, menurut Saut, mencari sosok yang mengerti akan esensi SDA Perikanan dan Laut sangat tidak mudah.
"Memiliki kemampuan manajerial dan dunia usaha serta memiliki portofolio yang membanggakan bagi perikanan dan kelautan Indonesia memang tidak gampang," tuturnya.
Baca juga:
