Surabaya - Partai NasDem memberi sinyal pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali lewat DPRD atau tak langsung. Hal itu terlihat hasil diskursus yang diselenggarakan NasDem lewat Forum Grup Diskusi (FGD).
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh mengatakan dalam sistem demokrasi di Indonesia tidak ada model pemilihan yang absolut.
"Kalau pemilihannya mengarah ke situ kenapa tidak. Tidak ada bloking mempertahankan model pemilihan seperti ini absolut, hidup mati. Atau memaksakan pilkada model ini harus berubah menjadi pilkada langsung dipilih DPRD," ujar Surya Paloh usai menghadiri HUT Partai NasDem di Jatim Expo Surabaya, Sabtu 23 November 2019.
Menurutnya, dalam diskursus tentunya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dalam mewujudkan perubahan seperti halnya pilkada, peran publik sangat diperlukan demi tatanan kehidupan masyarakat.
Kalau pemilihannya mengarah ke situ kenapa tidak.
"Bisa di warung kopi lha, atau mana terjadi diskusi soal ini (sistem pemilihan)," ujarnya.
Surya Paloh belum bisa memastikan sistem pemilihan yang tepat, baik lewat DPRD maupun langsung. Hanya saja, sistem pemilihan yang baik pada Pemilu 2019. Sementara untuk lima tahun yang akan datang, NasDem melihat pertimbangan terlebih dulu. Mulai referensi pemilihan lewat DPRD hingga dipilih oleh rakyat.
"Kalau hari ini ya sekarang. Tapi kalau mau melihat kedepan boleh melihat pertimbangan lagi. Kan sudah ada referensi beberapa Pilkada secara langsung. Sebelumnya juga kita lihat pilkada tak langsung," tuturnya.
Surya Paloh mengungkapkan bahwa partainya pernah melakukan diskursus melalui FGD dengan melibatkan akedemisi dari beberapa kampus. Hasilnya sampai tingkat kabupaten kota sepakat bahwa pemilihan bukan lagi secara langsung. Tetapi kembali melalui DPRD
"Kalau masyarakat arahnya ke sana (pemilihan lewat DPRD), bukan karena Nasdem sok tahu, memaksakan diri, dan merasa paling bener. Itu salah," kata Surya.
Dia tak menampik bahwa ada rumor yang paling menentang Pilkada lewat DPRD adalah lembaga survei. Maka, Surya Paloh menilai bahwa yang terbaik pada Pemilu 2019, bukan berarti juga terjadi pada lima tahun kedepan.
"Yang baik yang kita lakukan bukan berarti baik untuk kedepan. Apa salah pada wakti lalu belum tentu benar pada masa sekarang," ucapnya. []
Baca juga:
- Pilkada Langsung Atau Tidak Langsung Tetap Demokrasi
- PKB Jawa Timur Dukung Mendagri Evaluasi Pilkada
- Sistem Pilkada oleh DPRD Perlu Kajian Mendalam
