UNTUK INDONESIA
Surabaya Raya Tak Perlu PSBB, Cukup Lockdown Lokal
Akademisi AWK Surabaya mengatakan lebih efektif menerapkan lockdown lokal untul wilayah yang masuk zona merah agar perekomian tetap berjalan.
Akademisi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Agus Dono Wibiwanto. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Dorongan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur agar Surabaya Raya kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bakal membawa dampak besar bagi wilayah sudah disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Akademisi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Agus Dono Wibiwanto mengatakan jika Surabaya Raya menerapkan PSBB lagi, maka sebaiknya hanya ditujukan ke wilayah hanya zona merah. Bukan diterapkan secara menyeluruh.

Lockdown kawasan tertentu saja. Kalau kawasan hijau atau sudah kuning, protokol kesehatan sudah dijalankan, perekonomian bergerak maka harus dilanjutkan.

Agus melihat wilayah Surabaya Raya ada zona hijau dan masyarakatnya sangat disiplin menjalankan perilaku sesuai protokol kesehatan. Perekonomian di wilayah zona hijau ini sudah berjalan seperti biasanya.

Lockdown kawasan tertentu saja. Kalau kawasan hijau atau sudah kuning, protokol kesehatan sudah dijalankan, perekonomian bergerak maka harus dilanjutkan (tak di PSBB),” ujarnya saat dikonfirmasi Tagar, Minggu, 21 Juni 2020.

Dosen Fakultas Hukum itu menegaskan jika memang Surabaya Raya PSBB lagi, sebaiknya Pemda tidak mengait-kaitkan wilayah yang sudah taat dan disiplin. Sistem sudah tertata dan dijalankan akan rusak, hanya disebabkan wilayah dekatnya tidak taat aturan.

“Kalau sudah ada wilayah taat jangan dikait-kaitkan, nanti sistem sudah tertata akan buyar lagi. Jadi sebenarnya taat dan tertib, tapi gara-gara tetangganya tidak taat ikut kena imbasnya. Benar-benar bijak lha. Pemda dan provinsi karena yang lebih tahu,” tuturnya.

Agus mengaku PSBB tidak perlu dilakukan secara luas, tetapi bisa dilakukan pembatasan secara lokal terhadap wilayah dianggap parah terhadap sebaran Covid-19. Pemda harus berani memberikan tindakan tegas agar masyarakat sadar bahwa yang dilakukannya berdampak kepada orang banyak.

Budaya lokal harus dibenahi terlebih dahulu. Mereka yang tidak taat aturan akan menerima konsekuensi yakni satu wilayah harus di lockdown. Agus menerangkan penambahan angka Covid-19 setiap hari di update setiap hari oleh Pemprov Jatim tidak bisa menjadi tolak ukur semua masyarakat harus di rumah karena perekonomian harus berjalan. 

Maka masyarakat yang melakukan kegiatan di luar rumah harus melaksanakan kehidupan sesuai protokol kesehatan. Pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas seperti tempat cuci tangan, sabun dan masker. 

Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang menggerakkan perekonomiannya. Jika tidak segera diselamatkan, ekonomi secara utuh akan merosot tajam. Pemerintah juga harus membantu dengan mensubsidi perekonomian.

“Karena saat ini perekonomian warga sudah kebingungan dan ketakutan. Kalangan menengah keatas saja sudah bosan di rumah. Apalagi masyarakat harus berjibaku mencari nafkah untuk kehidupan,” tuturnya.

Sementara penyampaian update perkembangan pasien Covid-19, Agus menilai bukan upaya untuk menakuti masyarakat. Tetapi untuk menyadarkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 diperkirakan lama berakhirnya. Akibatnya pemerintah bisa membuat suatu ide kehidupan new normal.

“Sebenarnya ide new normal adalah berkonotasi nilai dan normal. Kita tidak bisa menghilangkan benar karena belum ada obatnya. Maka saat kita mengingatkan kondisi riilnya,” ucapnya.

Sebelumnya Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Covid-19 Jatim, Joni Wahyuhadi menegaskan seharusnya Surabaya kembali menerapkan PSBB. Mengingat setelah PSBB tahap III tidak diperpanjang transmission rate atau attack rate kembali melonjak.

dan Surabaya kembali naik setelah PSBB dilonggarkan. Maka dalam situasi seperti ini secara teoritis, lebih baik kembali ke masa restriksi atau PSBB," ujar Joni."Attack rate dan transmission rate Surabaya kembali naik setelah PSBB dilonggarkan. Maka dalam situasi seperti ini secara teoritis, lebih baik kembali ke masa restriksi atau PSBB," ujar Joni.

Berdasarkan kajian epidemiologi, attack rate di Surabaya tercatat 139,7 per 100.000 penduduk, 140 orang diantaranya dinyatakan positif Covid-19. Hitungan ini meningkat setelah PSBB tak diperpanjang. Sementara transmission rate Surabaya adalah 1,22. []

Berita terkait
Hasil Rapid Test dan Swab Massal BIN di Surabaya
Tugas mobil Laboratorium PCR BIN berakhir dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 34.021 orang selama 20 hari terakhir.
Penjelasan Pemprov Jatim Wacana PSBB Surabaya Raya
Sekda Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan keputusan apakah PSBB atau tidak bergantung dari usulan dari kabupaten/kota apakah mengajukan atau tidak.
Enam Kelurahan di Surabaya Nol Kasus Covid-19
Enam kelurahan di Surabaya zero kasus Covid-19 yakni Genting Kalianak, Romokalisari, Rambak Sarioso, Sumberrejo, Pakal,dan Tambak Osowilangun.
0
BPCB Jawa Timur Kecam Penggalian Liar Cagar Budaya di Malang
BPCB Jawa Timur mengecam adanya penggalian liar diduga benda cagar budaya oleh kelompok orang di Desa Ngawonggo, Kabupaten Malang.