Jakarta - Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Safuddin menilai, penyaluran kuota internet untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tingkat universitas sangat sederhana, terutama bagi perguruan tinggi di daerah perkotaan.
"Kalau pertanyaannya ke perguruan tinggi, itu sebenarnya di antara kompleksitas pemberian pulsa ini yang paling sederhana itu perguruan tinggi, dan terutama perguruan tinggi di perkotaan, itu tidak terlalu kompleks," kata Asep dalam webinar Tagar, Senin, 7 September 2020.
Asep juga menjelaskan, sejak dikirimkan surat mengenai subsidi kuota PJJ oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), perguruan tinggi sudah mulai mengumpulkan data untuk nantinya dilakukan pemutakhiran, lalu diserahkan kepada DIKTI.
"Kami perguruan tinggi sudah mulai mendata. Jadi yang diperbolehkan itu adalah mereka yang punya NIDN, NIDK, dan NUP atau data yang menunjukkan bahwa itu benar-benar dosen di kampus tersebut, serta data mahasiswa, termasuk mahasiswa baru yang baru masuk awal September kemarin. Data yang sudah masuk nanti akan dikirim ke LLDIKTI tanggal 10 September," ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun untuk tunjangan uang kuota internet bagi tenaga pengajar dan peserta didik dalam menjalankan PJJ selama tiga hingga empat bulan ke depan. Angka tersebut sudah termasuk tunjangan pendidikan bagi tenaga pengajar.
Program ini diketahui akan memberikan kuota internet gratis sebesar 42 GB bagi tenaga pengajar, 35 GB untuk siswa, dan 50 GB bagi dosen dan mahasiswa di tengah pandemi Covid-19. []