Jakarta - Sejak April 2020 lalu, institusi pendidikan memang harus menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) demi menghindari penyebaran Covid-19. Namun, proses PJJ terhalangi beberapa kendala, seperti kuota dan jaringan internet. Semisal juga, banyak siswa dari keluarga yang kurang mampu, tidak bisa membelikan pulsa untuk aktivitas pendidikan sang anak.
Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Makassar, Nurhidayah Masri. Nur berkata, masalah kuota internet memang menjadi masalah utama antara guru dan murid dalam menjalankan PJJ. Namun, pihaknya pun tidak bisa memaksakan kondisi, sembari menunggu solusi konkret pemerintah untuk menjawab masalah ini.
"Ini memang kendala sekali ya bagi siswa-siswi, kami mendata dari kurang lebih 5 pertemuan PJJ, ada beberapa siswa yang hanya bisa mengikuti 1 pertemuan saja. Ketika kami tanyakan apa masalahnya, ya memang pada kuota internet. Di sini kami sangat memahami kondisi tersebut," kata Nur dalam webinar Tagar, Senin, 7 September 2020.
Baca juga: Intip Kesiapan Telkomsel Dukung Program PJJ Kemendikbud
Hal senada disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, Rudolf Barmen Manurung. Menurutnya, sejauh ini proses PJJ masih berjalan dengan lancar. Namun, ketidakmerataan jaringan internet hingga pelosok, ia harapkan dapat dibenahi ke depan.
"Kendala tetap ada tetapi kami coba untuk meminimalkan kendala tersebut dalam PJJ. Kendala yang paling utama tadi hampir sama saya kira dengan yang terjadi di seluruh Indonesia, di mana tempat tinggal anak didik ada yang berada di pinggiran kota, yang terkadang sulit terjangkau oleh jaringan," ucapnya.
Memang jangkauan jaringan provider seluler di Indonesia masih belum merata hingga ke pelosok daerah. Menurut Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto, saat ini masih ada sekitar 12.548 desa atau kelurahan yang masih belum terjangkau oleh internet, 9.113 di antaranya merupakan desa atau kelurahan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan sisanya daerah non-3T.
"Indonesia itu memiliki total 83.218 desa atau kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan yang sudah bisa memanfaatkan internet itu baru 70.670 desa atau kelurahan. Artinya, anggaran kuota tersebut mau tidak mau hanya bisa dinikmati oleh daerah-daerah yang sudah bisa mengakses internet," kata Henry.
Baca juga: Telkomsel Siap Dukung Program Subsidi Kuota Internet
Sementara, Pakar Teknologi Informasi, Onno W. Purbo mengatakan persebaran jaringan internet di Indonesia masih belum merata. Menurutnya, Jika dilihat melalui aplikasi Opensignal, wilayah Jawa bagian utara memang ketersedian sinyal sudah mumpuni. Namun, jika turun sedikit ke bagian selatan Jawa, kondisi sinyal di wilayah tersebut masih kacau.
"Untuk wilayah yang susah sinyal masih sangat banyak. Kalau kita lihat di Sumatera, kondisinya sinyal masih sedikit parah. Wilayah yang mulai parah kondisi sinyal ada di Kalimantan kemudian Sulawesi. Untuk wilayah yang paling parah tentunya di Maluku hingga ke Papua," kata Onno.
Beberapa provider seluler di Tanah Air saat ini memang tengah bersiap untuk mendukung program kuota PJJ dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Misalnya Telkomsel yang saat ini sedang mempersiapkan diri, baik dari segi pelayanan hingga jangkauan jaringan di wilayah-wilayah pelosok daerah.
"Kami telah memersiapkan dukungan dalam bentuk optimalisasi jaringan dan penyediaan kuota internet khusus, seperti memberikan kuota internet sebesar 10 GB hingga Desember 2020 demi kelancaran kegiatan PJJ selama pandemi Covid-19," kata Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro.
Kemudian terkait ketersedian dan jangkauan jaringan internet di wilayah-wilayah Indonesia, perusahaan operator pelat merah tersebut menyatakan telah melakukan percepatan pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di area-area residensial. Hal tersebut dilakukan demi memastikan engalaman para pelajar dan pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh secara daring.
"Hingga kuartal tiga tahun ini, Telkomsel telah melakukan percepatan pengoperasian tambahan 21.000 unit BTS 4G LTE baru yang berfokus di area residensial guna mendukung aktivitas digital masyarakat dari rumah," ucap Vice President Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin kepada Tagar, Senin, 7 September 2020.
Pemerintah melalui Kemendikbud akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk sebagai tunjangan kuota internet yang diperuntukkan bagi tenaga pengajar dan peserta didik dalam menjalankan PJJ selama tiga hingga empat bulan ke depan. Program ini diketahui akan memberikan kuota internet gratis sebesar 42 GB bagi tenaga pengajar, 35 GB untuk siswa, dan 50 GB bagi dosen dan mahasiswa. []
