Strategi Kementerian ATR/BPN Tangani Persoalan Tanah di Daerah

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa persoalan tata ruang dan agraria memang telah menjadi fokus pemerintah.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil. (Foto: Tagar/Kementerian ATR/BPN)

Jakarta – Jajaran Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Selasa, 21/09/2021, bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI. Adapun bahasan utama pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan permasalahan tata ruang dan agraria di daerah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa persoalan tata ruang dan agraria memang telah menjadi fokus pemerintah. 

Ia mengatakan bahwa berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menyelesaikan persoalan pertanahan agar penataan aset lebih tertata dan kepemilikan tanah menjadi lebih berkeadilan. 


Kita tak hanya memberikan hak atas tanah namun juga memberikan pendampingan sehingga tanah yang diberikan menjadi lebih optimum yang bertujuan sebagai kemakmuran rakyat.


“Selama ini ada hambatan berupa regulasi. Namun, saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) telah membuka yang terkunci, beberapa kebijakan yang tumpang tindih,” ujar Menteri ATR/BPN.

Terkait Reforma Agraria, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa esensinya adalah melakukan penataan aset yang berkeadilan serta penataan akses berupa pemberdayaan tanah sehingga menghasilkan manfaat kepada masyarakat. 

“Kita tak hanya memberikan hak atas tanah namun juga memberikan pendampingan sehingga tanah yang diberikan menjadi lebih optimum yang bertujuan sebagai kemakmuran rakyat,” ucapnya.

Terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian ATR/BPN tahun 2015-2019 dan 2020-2024, Sofyan A. Djalil berkata bahwa Kementerian ATR/BPN telah mencapai target beberapa program strategis. 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melampaui target awal 3,9 juta hektare bidang tanah dengan capaian sebesar 6,88 juta hektare atau setara dengan 176,41% capaian.

Sama halnya dengan redistribusi tanah, capaian yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam hal redistribusi tanah eks HGU, tanah telantar dan tanah negara lainnya mencapai 256,72 %. 

“Terkait penataan aset tanah transmigrasi dan redistribusi tanah melalui pelepasan kawasan hutan sudah beberapa dicapai. Banyak tanah transmigran yang dahulu belum mendapat sertipikat tanah, namun statusnya kawasan hutan yang belum dilepaskan hanya sudah menjadi pemukiman. Ini sudah masuk kewenangan KLHK, semoga dengan adanya UUCK bisa berjalan lebih lancar,” katanya.

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil terus mendorong peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai upaya menyukseskan kebijakan Reforma Agraria dan penyelesaian permasalahan pertanahan di daerah. 

“GTRA itu sifatnya kelembagaan, dari GTRA Pusat dengan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai ketua GTRA Pusat, menuju ke GTRA Provinsi dengan Gubernur sebagai Ketua dan GTRA Kabupaten/Kota dengan Bupati/Wali Kota sebagai Ketua,” ujarnya.

Sebagai kesimpulan, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan dengan memperhatikan tanah ulayat dan tanah masyarakat. 

Tak hanya itu, Komite I DPD RI juga mengimbau agar Kementerian ATR/BPN dapat mengoptimalkan peran GTRA agar penyelesaian persoalan pertanahan di daerah dapat berjalan dengan baik serta melakukan evaluasi HGU, HGB dan HPL yang tumpang tindih.

Turut hadir dalam Rapat Kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B Agus Widjayanto dan seluruh anggota Komite I DPD RI.  []

Berita terkait
Sofyan Djalil: Program Prioritas Jadi Fokus Kementerian ATR/BPN 2022
Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI yang membahas tentang RAPBN 2022.
Kementerian ATR/BPN Dorong Pendaftaran Tanah di Flores
Kementerian ATR/BPN menyampaikan pentingnya pendaftaran dan pemetaan tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Strategi Kementerian ATR/BPN Atasi Permasalahan Pertanahan
Kementerian ATR/BPN siapkan strategi untuk mengatasi permasalahan di kawasan super prioritas nasional tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat.
0
Strategi Kementerian ATR/BPN Tangani Persoalan Tanah di Daerah
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa persoalan tata ruang dan agraria memang telah menjadi fokus pemerintah.
Pesawat Militer Rusia Menghilang
5 Destinasi Wisata Terbaik di Indonesia