Status Merapi Naik, Ganjar: Jangan Panik tapi Tetap Waspada

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta warganya tidak panik tapi tetap waspada atas meningkatnya aktivitas Gunung Merapi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta warganya tidak panik tapi tetap waspada menyikapi peningkatan status Gunung Merapi menjadi siaga. Ganjar juga melarang aktivitas penambangan pasir di sungai sekitar Merapi sementara waktu. (Foto: Tagar/Agus Joko Mulyono)

Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerukan warganya yang tinggal di daerah rawan terdampak erupsi tidak panik tapi tetap waspada menyikapi peningkatan status Gunung Merapi. Ganjar juga melarang keras aktivitas penambangan pasir di sungai yang berhulu dari puncak Merapi.  

Gubernur khas rambut putih ini mengaku sudah menerima informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) soal status aktivitas Gunung Merapi yang naik menjadi level III atau Siaga. Kenaikan status tersebut tertanggal mulai Kamis ini, 5 November 2020, pukul 12.00 WIB.

Dari pandangan Ganjar, warga yang selama ini tinggal di lereng Merapi sudah memahami benar karakter gunung tersebut. Selain tidak panik, langkah lain yang perlu disiapkan adalah antisipasi dalam bentuk kesiapan mobilisasi warga ke pengungsian dan pengamanan benda berharga. 

"Warga tidak usah panik, tapi tetap waspada. Saya kira masyarakat terdekat pasti sudah sangat paham soal ini, hanya kita tinggal bersama-sama saling mengingatkan dan saling memantau. Siapkan alat transportasi dan barang berharga agar bisa dibawa ke tempat pengungsian jika terjadi erupsi," kata Ganjar ditemui di kantornya di Semarang

Semuanya saya berikan peringatan keras untuk jangan beraktivitas dulu, selama ada peningkatan status ini.

Karena itu, lanjut Ganjar, BPBD dan tim kebencanaan lain diminta terus memantau perkembangan Gunung Merapi agar bisa memberikan informasi sedini mungkin pada masyarakat. Ia meminta agar seluruh peralatan peringatan dini atau early warning system (EWS) yang ada diaktifkan dan dipantau semua kondisinya.

"Kalau yang tidak ada EWS-nya, maka yang sifatnya tradisional harus disiapkan. Saya minta seluruh aparatur pemerintahan sampai tingkat desa hingga RT/RW yang ada di sana untuk siaga membantu warganya," ucapnya. 

Ganjar menerangkan, peningkatan status Gunung Merapi menjadi siaga juga diterima dari Badan Geologi dan BMKG. Untuk itu, saat ini pihaknya telah mengiriman tim BPBD ke lokasi rawan bencana erupsi Merapi, khususnya di Klaten, Boyolali dan Magelang.

"BPBD sudah bergerak hari ini, khususnya ke Klaten karena hitung-hitungannya arahnya ke sana (Klaten). Tapi yang di Magelang dan Boyolali kami minta tetap siaga," beber dia.

Baca lainnya: 

Sejak kemarin pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPBD dan para kepala daerah di sekitar Gunung Merapi. Mereka diminta segera menyiapkan tempat-tempat pengungsian dan memastikan logistik aman.

"Saya minta tempat-tempat pengungsian sudah tersedia dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebab, saat ini masih pandemi, jadi tempat pengungsian harus menerapkan jaga jarak," tegasnya.

Pemerintah daerah dapat menata ulang tempat pengungsian yang ada, atau memanfaatkan gedung-gedung sekolah yang kini masih kosong. Ganjar juga meminta agar aktivitas wisata dan penambangan di sekitar Merapi dihentikan sampai status Merapi kembali aman.

"Semuanya saya berikan peringatan keras untuk jangan beraktivitas dulu, selama ada peningkatan status ini," pungkasnya. []

Berita terkait
Daftar Desa di Sekitar Merapi yang Rawan Terdampak Erupsi
Ada 12 desa di empat kabupaten di DIY dan Jawa Tengah yang rawan terdampak erupsi Gunung Merapi.
Erupsi Merapi Makin Dekat, BPPTKG Yogyakarta: Level Siaga
Tanda-tanda erupsi Merapi makin dekat. BPPTKG meningkatkan status kewaspadaan dari level II atau waspada menjadi level III atau siaga.
Ganjar Pranowo: Perut Merapi Bengkak
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengintip aktivitas Merapi dari pos pemantauan Jrakah, Boyolali. Perut Merapi terlihat bengkak.
0
PBB Serukan Taliban Batalkan Pembatasan Hak Perempuan
Dewan Keamanan (DK) PBB juga terus menekan otoritas Taliban untuk membatalkan pembatasan pada perempuan dan untuk menstabilkan negara