Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang merupakan salah satu faktor yang membuat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan memulihkan berbagai sektor yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19.
"Kalau enggak utang berarti kita menunda semua kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jadi negara kita menjadi ya isinya jumlahnya banyak 267 juta, tapi anak-anaknya enggak sekolah, kurang gizi, kemiskinan," ujar Sri Mulyani seperti dikutip Tagar melalui siaran IGTV, Senin, 20 Juli 2020.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan utang yang dimiliki Indonesia bukan dipakai secara sembarangan. Setiap belanja negara, kata Sri Mulyani selalu menggunakan skala prioritas artinya mendahulukan sektor yang paling membutuhkan sokongan pemerintah.
"Ya pertama tentu untuk masyarakatnya, apa yang masyarakat butuh? Pendidikan. Apalagi konstitusi kita mengatakan harus 20 persen. Maka kita harus mengalokasikan untuk pendidikan," ucapnya.
Selain pendidikan, keuangan negara juga dialokasikan ke sektor kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur, termasuk sanitasi, jalan raya, irigasi, telekomunikasi hingga pelabuhan.
Sri Mulyani lantas menyinggung sejumlah oknum yang selalu menyematkan utang dengan sesuatu yang berindikasi negatif terhadap negara.
Padahal, menurutnya kalau belanja lebih banyak daripada pendapatan yang bisa dikumpulkan, pemerintah pasti mencari utang. Dengan kata lain, menurut dia kalau memang harus mencari utang, utang harus digunakan sesuai tujuan.
"Kalau utangnya untuk membuat infrastruktur kita semakin baik, supaya anak-anak kita bisa sekolah sehingga mereka menjadi generasi yang produktif, ya tidak ada masalah," ujarnya.
Menurutnya, seluruh jajaran yang terhimpun dalam Kementerian Keuangan bertanggung jawab mengelola keuangan negara. Jadi, mulai dari penerimaan, belanja, dan pembiayaan, termasuk investasi akan dialokasikan dengan baik untuk negara.
"Dari sisi penerimaan, itu sumbernya dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, juga hibah bisa menjadi penerimaan," katanya.
Menteri yang pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets itu berharap tidak ada stigma terhadap utang Indonesia. Bagaimanapun, setiap transaksi akan dikelola secara transparan dan hal tersebut dapat diperdebatkan melalui cara-cara yang baik.
"Mari kita mencoba untuk melihat semua aspek. Karena uang negara itu uang rakyat, uang kita semua. Perlihatkan semua, tidak hanya utang, pajaknya, belanjanya, dan investasinya," tuturnya.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar 404,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir Mei 2020. ULN terdiri dari sektor publik, yaitu pemerintah dan Bank Sentral sebesar 194,9 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.
ULN Pemerintah Meningkat
ULN Indonesia yang tumbuh 4,8 persen year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy) dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta.
Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi Rupiah.
Berdasarkan rincian BI, ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik.
"Serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko seperti dikutip Tagar dalam keterangan resmi BI, Minggu, 19 Juli 2020.
Pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,4 persen dari total ULN Pemerintah, sektor konstruksi 16,4 persen, sektor jasa pendidikan 16,3 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6 persen, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 11,6 persen. []
