Bank Indonesia Bicara Struktur Utang Luar Negeri

Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar 404,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir Mei 2020.
Berdasarkan kurs nilai tukar rupiah melemah ke posisi Rp16.000 per dolar AS. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Jakarta - Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar 404,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir Mei 2020. ULN terdiri dari sektor publik, yaitu pemerintah dan Bank Sentral sebesar 194,9 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.

"Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tetap terkendali dengan struktur yang sehat," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko seperti dikutip Tagar dalam keterangan resmi BI, Minggu, 19 Juli 2020.

ULN Indonesia yang tumbuh 4,8 persen year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy) dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta.

Selain itu, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi Rupiah.

Berdasarkan rincian BI, ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik.

"Serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan." kata dia.

Pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,4 persen dari total ULN Pemerintah, sektor konstruksi 16,4 persen, sektor jasa pendidikan 16,3 persen, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6 persen, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 11,6 persen.

Sedangkan ULN swasta meningkat didorong ULN perusahaan bukan lembaga keuangan. ULN swasta pada akhir Mei 2020 tumbuh sebesar 6,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,4 persen yoy.

ULN perusahaan bukan lembaga keuangan meningkat sebesar 8,9 persen (yoy), di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 0,8 persen (yoy).

Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta, adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA) serta sektor industri pengolahan.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2 persen.

Meskipun meningkat, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,0 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujarnya.

Berita terkait
Dana PEN, BUMN Dikhawatirkan Gagal Bayar Utang
Pemerintah mengucurkan dana dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional ke sejumlah BUMN sebagai bentuk kekhawatiran terhadap utang BUMN.
Utang Pemerintah Naik Rp 422,7 Triliun, Ini Kata BI
Peningkatan utang pemerintah sebesar Rp 422,7 triliun mendapat penilaian tersendiri dari Bank Indonesia
Top! Pemerintah Bayar Utang Waskita Karya Rp 8,94 T
Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada beberapa BUMN senilai Rp 115,97 triliun
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.