Jakarta - Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Mohammad mengatakan tiga srikandi menteri, Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, dan Retno Marsudi berpeluang besar kembali dilantik mengisi kabinet Pemerintahan Joko Widodo jilid II.
"Sejumlah menteri yang berlatar belakang profesional peluangnya lebih besar dilantik lagi. Menteri-menteri dari kalangan profesional lebih nampak kinerjanya," ucap Yasin melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.
Ia mencontohkan sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurut dia, meski Susi sempat membuat kebijakan kontroversial seperti melarang nelayan menggunakan cantrang, hal itu tak lain demi menjaga sumber daya laut.
"Apalagi berdasarkan studi yang pernah dilakukan, penggunaan cantrang dianggap merusak sumber daya laut dan ekosistem karang," ucap Yasin.
Yasin mengatakan, Susi harus diapresiasi terkait perang melawan illegal fishing.
"Dalam konteks penenggelaman, Ibu Susi paling tinggi. Prestasinya dalam law enforcement atau perang melawan illegal fishing patut diapresiasi," ucap Yasin.
Sosok lainnya, kata dia, adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meski kebijakan-kebijakannya tidak ada yang revolusioner, namun terbukti mampu menyeimbangkan neraca keuangan negara.
"Kunci keuangan negara itu ada di Ibu Sri Mulyani. Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal. Membuka lebar-lebar akses investasi dari luar," ujarnya.
Investasi ini, lanjut dia, dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan. Tidak ada kebijakan monumental tetapi di politik, Sri Mulyani berpotensi di Pilpres 2024.
Yasing mengatakan, selain dua srikandi itu, ada sosok Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kerja kerasnya dalam berkomunikasi dengan negara-negara luar, telah membuahkan hasil yang nyata.
"Pada awal-awal penunjukan Ibu Retno diragukan kemampuannya, termasuk komunikasinya dengan beberapa negara lain banyak diragukan tetapi belakangan dia bisa menunjukkan seperti masuknya Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB," ucap Yasin.
Namun, Retno masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, misalnya persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). []
