Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia yang dipimpin Susi Pudjiastuti menenggelamkan sebanyak 21 unit kapal motor nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, dan sudah berkekuatan hukum tetap.
"Sebanyak 21 KM asing tersebut di tenggelamkan di dua lokasi, yakni di perairan Tanjung Datok, Kabupaten Mempawah dan perairan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Pontianak, Minggu, 6 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.
Kini hasil laut Indonesia semenjak dilakukan tindakan tegas berupa penenggelaman.
Menteri KKP, Susi Pudjiastuti memimpin langsung penenggelaman KM asing yang didominasi KM asal Vietnam yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, dengan cara melubangi bagian lambung kapal dan mengisinya dengan air laut, sehingga KM tenggelam dengan sendirinya.
Penenggelaman KM nelayan asing, kata Susi, merupakan tindakan pemerintah Indonesia untuk memberikan efek jera kepada nelayan asing agar tidak melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
Sikap tegas itu merupakan aksi nyata dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia agar kapal asing tidak lagi berani melakukan pencurian terhadap sumber daya alam yang ada di laut Indonesia.
"Kini hasil laut Indonesia semenjak dilakukan tindakan tegas berupa penenggelaman tersebut, mulai meningkat dua kali lipat dari sebelum-sebelumnya," ucapnya.
Ia mengatakan, penangkapan ikan dengan cara yang sesuai aturan yang diberlakukan pemerintah juga akan meningkatkan sumber daya laut Indonesia, dan juga dapat menggenjot pendapatan nelayan tradisional Indonesia.
Data KKP mencatat, lanjutnya, penenggelaman KM nelayan asing sebanyak 21 unit tersebut, terdiri sebanyak 18 unit KM di perairan Tanjung Datok, Kabupaten Mempawah dan tiga unit KM di perairan Paloh, Kabupaten Sambas.
"Kemudian akan ditenggelamkan juga KM nelayan asing di Natuna sebanyak sembilan unit KM, enam unit KM di Batam, dan enam unit KM di Belawan atau totalnya 41 unit KM nelayan asing yang ditenggelamkan yang sudah berkekuatan hukum tetap," kata Susi. []
