Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia berupaya mengatasi isu kesetaraan gender dengan berbagai hal, salah satunya melalui program perlindungan sosial. Ia menuturkan program perlindungan sosial mengamanatkan perempuan sebagai penerima bantuan uang tunai yang di transfer oleh pemerintah.
"Karena berbagai penelitian menunjukan bahwa perempuan akan memanfaatan [uang] secara bijak dan lebih baik untuk keluarganya," tutur Sri Mulyani dalam ADB-UN Women’s Virtual High-Level Roundtable: Promoting Gender Equality in Covid-19 Response and Recovery melalui video conference, Kamis, 10 September 2020.
Maka dari itu, kata Sri Mulyani syarat yang harus dipenuhi untuk program perlindungan sosial, seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) keluarga miskin si penerima adalah perempuan. "Kami juga mensyaratkan kepada mereka untuk membuka rekening sistem perbankan," tuturnya.
Dengan demikian, program perlindungan sosial Indonesia, menurutnya tak hanya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, tapi juga kesetaraan gender dan inklusi keuangan.
Selain program perlindungan sosial, menurutnya pemerintah juga sudah menyiapkan kebijakan lain yang berpihak kepada perempuan, terutama di masa pandemi Covid-19. Adapun kebijakan tersebut, yakni insentif dan subsidi untuk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Sebagian besar dukungan kami untuk UMKM pada dasarnya juga untuk membantu para perempuan. Karena lebih dari 80 persen pelaku UMKM kami sebenarnya adalah perempuan" ucapnya.
Untuk membantu perempuan, pemerintah kata Sri Mulyani memberikan kredit menengah kecil dengan subsidi bunga dan memberikan jaminan atas modal kerja mereka. Di samping itu, pihaknya memastikan bantuan tambahan akan diterima oleh usaha kecil menengah (UKM) dan sektor informal mayoritas perempuan.
"Selain itu, kami juga memajukan kemauan serta sarana prasarana yang menangani masalah yang sangat penting bagi keluarga dan khususnya bagi perempuan," ujarnya.
Indonesia, kata dia juga menerapkan anggaran responsif gender. Anggaran tersebut tak hanya fokus pada penyediaan alokasi pengarusutamaan gender tetapi juga menunjang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam segala bidang. Misalnya dukungan dan penempatan prioritas tinggi pemerintah untuk pendidikan.
Program-program yang telah disiapkan, menurut dia merupakan upaya memenuhi kesetaraan gender serta jaminan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, terutama bagi anak-anak dan perempuan.
"Jadi kita tidak akan menunggu krisis untuk mereformasi kebijakan kita sekaligus mengarahkan anggaran kita untuk membantu keluarga miskin dan juga pada saat yang sama mengatasi isu kesetaraan gender," ucapnya. []
