Jakarta, (Tagar 24/9/2017) – Pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) akan digunakan untuk pendidikan intelijen. "Ini untuk pendidikan intelijen, dan dilakukan oleh lembaga resmi institusi Pemerintah," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ketika memberikan keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (24/9).
Wiranto menjelaskan, sebanyak 500 pucuk senjata tersebut tidak diimpor dari luar negeri, melainkan dipesan dari PT Pindad.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pernyataan terkait adanya impor 5.000 pucuk senjata secara ilegal. Namun Wiranto kemudian membantah hal ini, dan memberikan konfirmasi bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata.
Menurut Wiranto, kesalahan informasi yang terjadi tersebut akibat kurangnya komunikasi di antara instansi terkait.
"Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri, ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu," kata Wiranto.
Lebih lanjut Wiranto menyayangkan informasi yang keliru mengenai pembelian 5.000 senjata itu menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat.
"Ini sekarang sedang bergulir di masyarakat dan menimbulkan spekulasi," ujar Wiranto.
Wiranto menilai pernyataan Panglima TNI tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, ternyata hanya karena adanya komunikasi antarinstitusi yang belum tuntas.
"Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen," jelasnya.
Pengadaan seperti ini izinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden Joko Widodo.
"Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu tersebut," kata Wiranto. (yps/ant)
