Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut laporan aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Papua Veronica Koman adalah sampah bisa jadi boomerang, untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena, secara tidak langsung, Mahfud MD kata dia membeberkan siapa Jokowi yang sebenarnya. "Dia [Mahfud MD] sedang membuka kedok presiden kalau blusukan 'yang artinya mendengarkan keluhan rakyat' hanya pencitraan bohong-bohongan," ujar Asfinawati kepada Tagar, Kamis, 13 Februari 2020.
Kenapa berhubungan dengan blusukan, karena kata dia saat pemilihan presiden, Jokowi kerap blusukan ke berbagai daerah. Tujuannya mengetahui dan mendengarkan langsung keluhan rakyat Indonesia.
Tapi, jika laporan Veronica Koman terkait Papua dianggap sampah oleh Mahfud MD, menurut dia justru mencerminkan tindakan sebaliknya dari blusukan.
"[Pernyataan] Mahfud ini menafsirkan tindakan Jokowi. Bahwa sebagai presiden, dia tidak akan baca [laporan masyarakat]," tuturnya.
Jadi, ia menyayangkan pernyataan Mahfud MD yang menyebut laporan aktivis HAM Veronica Koman adalah sampah. Sebab, sikap tersebut menurut dia tidak mencerminkan seorang pelayan publik yang harusnya bertindak untuk kepentingan publik.
"Jabatan menteri itu bukan pembantu presiden esensinya, tapi pembantu rakyat. Bekerja agar harapan rakyat yang kesepakatannya ada di konstitusi itu tercapai," ucapnya.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan pemerintah tak pernah secara resmi menerima data terkait jumlah tahanan politik dan korban tewas di Papua dari tim Veronica Koman.
Mahfud yang ikut dalam kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Canberra, Australia, mengatakan saat itu memang banyak orang yang ingin bersalaman dengan Presiden. Bahkan, ada beberapa orang yang menyerahkan surat atau amplop kepada Jokowi.
Kalaupun data Veronica terbawa presiden, kata Mahfud, bisa saja surat itu belum dibuka. "Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak. Rakyat biasa juga kirim surat ke presiden, jadi itu anu lah, kalau memang ada ya sampah saja lah," ujar Mahfud di Istana Bogor, Selasa, 11 Februari 2020.
Dokumen itu memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenai pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia. Ada pula nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018. []
