Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal. Ia meminta anggaran sebesar Rp 695 triliun harus dapat diserap dengan cepat untuk mengatasi penyebaran virus corona lebih lanjut.
Permintaan Jokowi, dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 ini harus segera tertangani. Hal ini diungkapkan saat memberikan arahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui rapat terbatas yang digelar virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.
Lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah
"Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan covid yaitu sebesar Rp 695 triliun, yang terealisasi baru Rp 136 triliun, artinya baru 19 persen," kata Jokowi.
Dia menjelaskan, serapan anggaran yang dimaksud, yakni pada bidang perlindungan sosial yang baru terserap 38 persen, UMKM sebesar 25 persen. Selain itu, terkait sektor kesehatan harus menjadi perhatian dimana yang baru terealisasi 7 persen, dan insentif dunia usaha sebesar 13 persen.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah yang baru terserap 6,5 persen.
"Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul segera diselesaikan," ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan jika persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut. Maka, menurutnya, regulasi harus direvisi agar muncul kecepatan dalam pengelolaan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19.
- Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Namanya Pembubaran Satgas Covid-19
- Baca juga: Tangani Covid-19, Jokowi Minta 8 Provinsi Difokuskan
"Lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada," ucap Presiden Jokowi. []