Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mulyanto mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib para peneliti, terkait dengan penataan kelembagaan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Pasalnya, hingga saat ini Perpres BRIN belum diterbitkan, namun unit organisasi penelitian di Kementerian/Lembaga (K/L) sudah akan dihapus, termasuk di Badan Keahlian DPR RI.
Sejak beberapa bulan lalu PKS gencar menyuarakan agar Pemerintah segera mengeluarkan Perpres agar pihak terkait mempunyai dasar hukum yang dapat menjadi acuan
"Hal ini akan membuat para peneliti resah karena persoalan ini berkaitan dengan masa depan karir mereka," kata Mulyanto meneruskan keterangannya, Sabtu, 30 Januari 2021.
Dia menyebut, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam membuat aturan lembaga terkait peneliti. Sebab, tambahnya, sebelumnya terjadi preseden buruk bagi para peneliti, melalui UU ASN (aparat sipil negara) dan peraturan turunnya terkait dengan klausul batas usia pensiun.
Akibatnya, terdapat lebih dari 500 peneliti, termasuk perekayasa, terkena penalti. Peneliti yang usianya terkena batas itu langsung pensiun, tanpa ada pengaturan yang bersifat transisional.
Dia berpandangan, kondisi saat ini akan lebih parah, sebab jumlah peneliti yang ada di K/L lebih dari 500 orang.
Hal ini, sambungnya, dikarenakan unit kerja penelitian akan dihapus, dan diminta untuk sementara pindah ke unit kerja lain yang non-penelitian.
"Nanti, setelah Perpres BRIN terbit barulah ditentukan kembali unit kerja mereka, apakah bergabung dengan BRIN atau tidak," katanya.
"Kami akan upayakan Pemerintah untuk lebih cermat terkait pembentukan lembaga BRIN ini. Sejak beberapa bulan lalu PKS gencar menyuarakan agar Pemerintah segera mengeluarkan Perpres agar pihak terkait mempunyai dasar hukum yang dapat menjadi acuan," sambung Mulyanto.
Diketahui, Perpres BRIN sudah digodok hampir 2 tahun lamanya. Namun, hingga kini Perpres itu belum terbit. Akibatnya, kelembagaan, SDM, anggaran dan program Kemenristek/BRIN berjalan secara tersendat-sendat.
Tanpa legalitas kelembagaan, maka secara birokratis unsur-unsur organisasi menjadi bersifat sementara. Hal lain yang juga meresahkan pegawai di lingkungan Kemenristek/BRIN.
Sementara, menurut data LIPI tahun 2018, jumlah pejabat fungsional peneliti ada sebanyak 9.661 orang. Dari jumlah tersebut, peneliti terbanyak bekerja di Badan Litbang, Kementerian Pertanian sejumlah 1.850 orang atau sebesar 19 persen.
Setelah itu adalah peneliti yang ada di LIPI sejumlah 1.715 orang atau sebesar 18 persen dari total peneliti yang ada di K/L.
Ada tren kenaikan kuantitas sejak 2010. Pada 2010 jumlah peneliti di Indonesia mencapai 7.502 orang, pada 2012 berjumlah 8.075 orang. Angka terus meningkat menjadi 9.128 orang pada 2014.
Namun, bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN misalnya, jumlah peneliti di Indonesia masih terbilang sedikit.
Rasio jumlah peneliti dengan jumlah penduduk di Singapura adalah lebih dari 7 ribu peneliti per satu juta penduduk. Sedangkan di Malaysia sebanyak 2.590 peneliti per satu juta penduduk.
Di Indonesia, rasionya hanya sebesar 1.071 peneliti per satu juta penduduk. Angka rasio ini pun sudah termasuk dosen di perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta.
Karena itu menurut Mulyanto, sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia menghargai keberadaan para peneliti, dan tidak menelantarkan yang jumlahnya terbatas itu.
- Baca juga: PKS Desak Pemerintah Serius Atasi Permasalahan KKB di Papua
- Baca juga: Kemenristek/BRIN Jalin Kerjasama dengan YPTI
"Tanpa adanya para peneliti ini mustahil Indonesia mampu mengembangkan keunggulan kompetitif nasional dan masuk menjadi negara berbasis inovasi (innovaton driven economy), yang keluar dari ketergantungan atas sumber daya alam yang kian menipis. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya pemerintah eman-eman kepada para peneliti," ucap Mulyanto.[]
