TAGAR.id, Jakarta - Pedangdut Inul mengajak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk duduk bareng agar membahas masalah pajak hiburan.
“Ngopi yuk pak, ditunggu jadwalnya biar bisa duduk bareng yah. Seperti yang kemarin saya sampaikan ajak kami duduk bareng dulu jangan langsung ketok palu ! matur suwon di respons pak @sandiuno,” kata Inul dalam akun instagramnya dikutip Senin, 15 Januari 2024.
“Semoga duduk bareng nanti bisa bikin kita gagal modyar berjamaah ya pak, bukan sekedar ngopi dan janji manis tapi benar-benar dapat solusi bagus, atau mungkin bapak mau invest cuan di tempat saya juga boleh, alhamdulillah !!! biar bisa buka lagi nambah pegawai lagi,” sambungnya.
Ia meminta pertemuan dengan Sandiaga juga melibatkan asosiasi karena banyak pemilik bisnis karaoke kaget dengan kenaikan pajak hiburan. Ia menanyakan kapan pertemuan tersebut dilaksanakan.
Inul sempat meminta pemerintah untuk mengkaji ulang UU No.1/2022. Pasalnya, risiko terjadinya PHK sangat tinggi jika tarif pajak hiburan tetap selangit. Menurutnya, perusahaan akan kekurangan pelanggan, sehingga tidak mampu lagi membayar gaji karyawan.
Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno merespons protes dari pedangdut Inul Daratista yang mengeluhkan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan maksimal 75 persen.
Sandiaga menegaskan pelaku usaha tidak perlu khawatir. Sebab menurutnya, hal itu masih proses judicial review atau uji material. Pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).
“Pelaku usaha tidak perlu khawatir karena masih proses judicial review. Pemerintah memastikan kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha,” tulis Sandiaga dalam unggahan akun instagramnya, Senin, 15 Januari 2024.
Sandiaga menekankan, pihaknya akan terus berjuang untuk kesejahteraan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk terciptanya lapangan pekerjaan. Ia memastikan kenaikan pajak hiburan ini tidak akan mematikan industri parekraf yang sudah bangkit.
“Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja,” imbuh Sandiaga.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menekankan pihaknya tidak akan mematikan industri parekraf karena industri ini baru saja bangkit pasca pandemi dan membuka 40 juta lebih lapangan kerja.
Aturan mengenai pajak hiburan tercantum dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. []