UNTUK INDONESIA

Soal Kerumunan, DPR Minta Pemerintah Jadi Teladan Bagi Rakyat

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan. (Foto: Dokumen Netty Aher)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan.

Menurut Netty, hal ini penting dilakukan karena Indonesia masih berada dalam zona bahaya Covid-19. Sebab, jumlah positif corona masih belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan.

Dengan kondisi ini, tidak pantas jika gelaran kegiatan menimbulkan kerumunan, apalagi jika dilakukan oleh pejabat publik

"Belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Bisa jadi prediksi Kemenkes bahwa  kasus  Covid-19 pada akhir 2021 mencapai 1,7 juta akan terlampaui," kata Netty meneruskan keterangan yang disampaikan kepada Tagar, Sabtu, 27 Februari 2021.

Dia menegaskan, dengan kondisi pandemi ini tidak seharusnya pejabat publik melakukan kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan kerumunan.

"Dengan kondisi ini, tidak pantas jika gelaran kegiatan menimbulkan kerumunan, apalagi jika dilakukan oleh pejabat publik" ujarnya.

Melawan pandemi Covid-19, kata dia, harus dengan menghimpun segenap daya, upaya dan energi bangsa Indonesia.

"Pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, influencer dari berbagai kalangan harus menjadi penggerak dan teladan di masyarakat dalam melawan pandemi. Rakyat harus dihimpun dan digerakkan dengan leadership dan keteladanan. Jika pejabat pemerintah tidak menunjukkan keteladanan, maka jangan salahkan rakyat jika tidak taat prokes dan bersikap masa bodoh," tuturnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pejabat pemerintah dapat memastikan langkah antisipatif setiap kali membuat kegiatan agar tidak memicu terjadinya spontanitas kerumunan rakyat.

"Jika kegiatannya membagi-bagi atau melempar barang, tentu saja rakyat yang memang sedang kesulitan ekonomi akan berebut untuk mendapatkannya. Sebaiknya dipikirkan bentuk kegiatan lain yang lebih humanis, kreatif dan mendidik, sehingga prokes terjaga, rakyat pun aman" Katanya.

Kendati tengah melangsungkan vaksinasi, dia mengingatkan bahwa proses itu bukan berarti sudah bebas dari ancaman Covid-19.

"Sampai saat ini kasus Covid-19 masih belum terkendali, artinya walaupun kita sedang melakukan vaksinasi bukan lantas mengurangi upaya penanganan dan prokesnya. Mereka yang divaksin juga tidak lantas langsung kebal. Bahkan, jangan sampai proses vaksinasi justru menjadi tempat terjadinya kerumunan seperti yang terjadi di pasar Tanah Abang dan lainnya," ucap Netty.

"Selain itu, penerapan aturan seperti larangan berkerumun harusnya berlaku bagi siapa saja, rakyat biasa maupun pejabat pemerintah. Begitu juga dengan sanksi yang mengikutinya jika terbukti melanggar. Aparat penegak hukum tidak usah tebang pilih dalam menjalankan tugasnya", ujarnya menambahkan.

Dia juga mengingatkan agar semua pihak tidak menganggap remeh pandemi Covid-19. Selain itu, ia berharap penerapan 3T (Tracing, Testing and Treatment) dan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) diperketat.

"Jangan anggap remeh penyakit ini. Kebijakan 3T harus ditingkatkan lebih masif lagi, gerakan 3M harus semakin ketat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kesehatan rakyat. Oleh karena itu, berikanlah contoh yang baik agar bisa menjadi teladan di tengah masyarakat dan bukan sekedar jargon saja," ucap Netty.[]

Berita terkait
Polisi Lanjutkan Gelar Perkara Kasus Kerumunan Raffi Ahmad
Polda Metro Jaya akan tetap melaksanakan gelar perkara terkait dengan acara ulang tahun Ricardo Gelael yang dihadiri Raffi Ahmad.
Forkopimda Depok Sidak Lokasi Rawan Kerumunan
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lakukan inspeksi mendadak di beberapa lokasi rawan terjadi kerumunan.
Tokoh MUI dan Politisi Tolak Investasi Miras Diteken Jokowi
Sejumlah tokoh dan politisi menolak rencana Presiden Jokowi untuk membuka izin investasi industri minuman keras (miras).
0
Soal Kerumunan, DPR Minta Pemerintah Jadi Teladan Bagi Rakyat
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan.