TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah memberikan alasan mengapa partainya mengusung penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.
“Tapi pada poinnya (hak angket) ini hajatan bersama sebagai upaya untuk memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi agar menjadi lebih jauh kuat, lebih sehat dan sekaligus lebih martabat," kata Luluk saat ditemui di kompleks parlemen, Kamis, 14 Maret 2024.
“Toh, ada capres yang mengatakan bahwa demokrasi kita sangat lelah sangat jorok dan mahal. Ini yang harus kita bongkar di hak angket,” lanjutnya.
Hak angket bukan hanya sekali jadi biar rakyat Indonesia nggak kaget seolah-olah ini hanya urusan kalah menang Pilpres, bukan.
Dengan begitu Luluk berharap pemangku kekuasaan akan merasa takut untuk melakukan tindak kecuranga di pemilu-pemilu yang akan datang, termasuk yang terdekat adalah pemilihan kepala daerah akhir tahun nanti.
“Misalkan siapapun yang punya niat menggunakan sumber daya negara dan kekuasaan misalnya yang akan dipakai untuk pemenangan pihak tertentu itu kemudian bisa mengurungkan niatnya,” kata anggota Badan Legislatif DPR RI itu.
Luluk pun menjelaskan penggunaan hak istimewa DPR ini bukan hanya perkara menang atau kalah di Pilpres. Namun untuk memastikan penggunaan undang-undang sudah dalam koridornya.
Dengan harapan, jika hak angket menemukan adanya cacat aturan dan mekanisme dalam pelaksanaan pemilu maka pemerintah masih ada waktu untuk membenahi sistem ini menjadi lebih baik.
“Hak angket bukan hanya sekali jadi biar rakyat Indonesia nggak kaget seolah-olah ini hanya urusan kalah menang Pilpres, bukan,” kata Luluk.
“Karena memang ini semua menjadi kegelisahan kita gitu loh, kalau sampai pemilu menjadi sangat mahal dan sangat melelahkan, terutama yang kita khawatir pilkada sudah di depan mata 271 daerah dan kita tidak memiliki mekanisme untuk perbaikan sistem wallahu alam, kasihan rakyat,” ujarnya. []