Soal Gelombang Kedua Corona, PKS: Bisikan Ahli Mana

Sukamta meminta Presiden lebih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 gelombang pertama, ketimbang berbicara gelombang kedua.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta. (Foto: Dokumen Sukamta)

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 gelombang pertama, ketimbang berbicara gelombang kedua. Pasalnya, kondisi saat ini masih memperlihatkan kenaikan jumlah pasien virus corona.

Mengingat banyaknya ahli epidemiologi mengatakan gelombang pertama pandemi Covid-19 di Indonesia belum selesai, lantas Sukamta mempertanyakan siapa ahli yang memberikan bisikan soal gelombang kedua kepada Presiden Jokowi.

Seperti klaim pandemi gelombang pertama sudah bisa diatasi, padahal sampai saat ini setiap hari terus meningkat jumlah kasus positif, jumlah korban meninggal juga terus bertambah

"Saya heran Pak Presiden mengatakan soal ancaman gelombang kedua, ini bisikan dari tim ahli yang mana, mengingat banyak ahli epidemiologi mengatakan di Indonesia hingga saat ini belum selesai alami fase gelombang pertama. Bahkan Presiden mengatakan tidak tahu kenapa masyarakat makin khawatir dengan Covid-19," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Senin, 3 Agustus 2020.

Dia mengaku khawatir kalau wacana gelombang kedua pandemi Covid-19 ini akan sama dengan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan new normal yang pernah dilontarkan pemerintah.

Menurutnya, wacana PSBB dan new normal yang disuarakan oleh pemerintah beberapa waktu lalu membuat masyarakat menjadi bingung dan lengah untuk melaksanakan kewaspadaan terhadap bahaya Covid-19.

"Wacana ancaman gelombang kedua ini juga kesannya seperti klaim pandemi gelombang pertama sudah bisa diatasi, padahal sampai saat ini setiap hari terus meningkat jumlah kasus positif, jumlah korban meninggal juga terus bertambah," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, pada saat ini seharusnya Jokowi beserta jajarannya di pemerintahan fokus dalam mengatasi Covid-19, sehingga gelombang kedua pandemi tidak terjadi.

"Saya kira lebih baik presiden dan jajarannya melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk belum lama ini fokus untuk segera atasi pandemi. Dan kemudian kita berharap tidak terjadi gelombang kedua di Indonesia," ucap dia.

Sukamta juga mengingatkan pentingnya penyelesaian Covid-19 saat ini. Dia berpandangan, jika hal ini tidak segera dilakukan akan menambah dampak sosial ekonomi yang lebih berat.

"Jadi poin paling penting disini adalah bagaimana pandemi ini bisa segera ditangani, karena soal ancaman krisis ekonomi itu adalah dampak. Jika persoalan utama dalam penanganan pandemi tidak kunjung membaik, dana 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional saya khawatirkan tidak akan berguna dan jadi sia-sia," kata dia.

Lebih lanjut Sukamta juga meminta pemerintah memperjelas grand desain penangangan Covid-19. Menurut dia, hingga kini penyampaian persoalan ini belum pernah disampaikan secara terbuka ke publik.

"Sangat wajar jika masyarakat bertanya soal ini, karena sudah lebih dari 4 bulan hal ini berjalan. Hingga hari ini baru beberapa kali jumlah tes usap (PCR) bisa lebih dari 30 ribu sebagaimana dicanangkan presiden. Sementara WHO menyebutkan setidaknya perlu 54 ribu tes setiap hari di Indonesia sebagai standar minimum," ujarnya.

"Kalau kemudian presiden sebut anggaran kesehatan baru terserap 7 persen pada Senin kemarin (27 Juli 2020), ini kan aneh. Berarti selama ini tidak ada keseriusan dengan anggaran yang tersedia untuk segera atasi pandemi. Saya kira sudah jelas persoalannya dan mana yang prioritas untuk segera diatasi," kata Sukamta menambahkan. []

Berita terkait
PKS Kawal RUU HIP Sampai Dibatalkan dari Prolegnas
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus mengawal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi (RUU HIP) sampai benar-benar dibatalkan dari Prolegnas.
PKS Tuding Gibran Maju Wali Kota Manfaatkan Jokowi
PKS menyebut majunya Gibran Rakabuming dalam kontestasi Pilwalkot Solo hanya memanfaatkan sang ayah, Presiden Joko Widodo.
Anji dan Hadi Pranoto Akan Dilaporkan ke Polda Metro
Muannas Alaidid berencana melaporkan musisi Anji dan sosok Profesor Hadi Pranoto dengan tuduhan dugaan menyebarkan berita bohong ke Polda Metro.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.