Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat suara mengenai banyaknya yang berkomentar tentang dinasti politik yang dialamatkan kepada putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka. Gibran resmi diusung PDIP Solo untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Hasto meminta masyarakat bisa menilai dan berlaku adil terhadap setiap warga negara Indonesia (WNI) yang berniat mengabdi sebagai calon kepala daerah. Ia juga meminta agar langkah yang diambil Gibran tidak dituduh sebagai dinasti politik.
Penentu final siapa yang memimpin adalah rakyat sendiri lewat pemilihan
Menurutnya, tuduhan itu tidak diarahkan kepada Gibran saja, tetapi juga kepada putri Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Nur Azizah, yang diusung Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Demokrat (PD) di Tangerang Selatan.
"Apalagi, penentu final dari para kepala daerah terpilih bukanlah politisi atau parpol tertentu. Penentu final siapa yang memimpin adalah rakyat sendiri lewat pemilihan," kata Hasto dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Rabu malam, 22 Juli 2020.
Lantas dia mengajak masyarakat untuk melihat praktik demokrasi di negara maju seperti di Amerika Serikat (AS). Pandangannya, di sana, semua bisa melihat bagaimana George Bush dan keluarganya eksis dalam jagad perpolitikan negeri tersebut.
"Begitupun dengan keluarga Kennedy. Hal itu tak mengherankan karena ada sifat alamiah di dalam kehidupan politik," ujar Hasto.
"Kalau kita lihat misalnya di Kota Tangsel, ada anak KH Maruf Amin. Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut (maju di pilkada, red). Yang penting rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujarnya.
Dia berpendapat, PDIP tak menutup mata atas kritikan terkait isu dinasti politik. Ia menyebut, partainya melihat bahwa proses kaderisasi justru harus dimulai dari keluarga, sama seperti pendidikan agama yang dimulai dari keluarga juga. Hal yang sama, katanya, berlaku untuk pendidikan politik.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan, pemahaman itu yang membuat PDIP terus membuka ruang pengkaderan calon kepala daerah, baik untuk individu yang selama ini beraktivitas di partai, maupun yang berasal dari luar partai.
- Baca juga: Politik Aji Mumpung Keluarga Besar Jokowi di Pilkada
- Baca juga: Haruskah Tak Kagum Jokowi Lagi Karena Gibran dan Bobby
"Mas Gibran misalnya. Jelas Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi. Tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi partai, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana," ucap Hasto Kristiyanto. []
