Sleman - Program strategis nasional Jalan Bebas Hambatan atau Jalan Tol Yogyakarta - Solo sudah memasuki tahap pengadaan tanah. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh warga terdampak secara langsung maupun pemilik lahan sisa agar bisa mendapatkan ganti untung.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DIY, Tri Wibisono menuturkan proses pengadaan tanah akan diawali dari pembentukan tim. Tim tersebut terdiri inventarisasi dan identifikasi guna pengumpulan data yuridis.
"Pada saat proses ini (inventarisasi dan identifikasi) kami harapkan masyarakat dan pemerintah desa menyiapkan datanya masing-masing. Agar seluruh proses bisa berjalan tanpa kendala," ungkapnya saat ditemui, Rabu 17 Agutus 2020.
Setelah data yuridis terkumpul dan diserahkan kepada ketua pelaksana, data tersebut akan diserahkan kepada tim apraisal untuk dinilai. Untuk mempercepat proses penilaian, diharapkan tidak hanya ada satu tim apraisal saja.
"Setelah itu baru penilaian. Kami harapkan penilaian ini segera, kami menginginkan tidak hanya satu penilai. Kami harapkan ada beberapa penilai yang mana agar mempercepat," jelasnya.
Kami imbau agar masyarakat atau pemilik tanah terdampak menyiapkan data-datanya. Agar proses bisa berjalan cepat.
Setelah dinilai oleh tim aprisial, proses selanjutnya yaitu diadakannya musyawarah ganti kerugian dengan masyarakat terdampak. pembayaran ganti kerugian nanti akan melibatkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam percepatan pembayaran penggantian dana pengadaan tanah proyek strategis nasional.
"LMAN akan melakukan penelitian administrasi. Yang kemudian dilanjuti rekomendasi dari LMAN untuk melakukan ganti kerugian ke masyarakat sekaligus pelepasan hak-hak atas tanah ke masyarakat," tandasnya.
Pemasangan Patok Tol Jogja - Solo di Jogja Airport Resto, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. (Foto: Tagar/Muhammad Ridwan).Terkait lahan sisa, disebutkan Tri membutuhkan persetujuan antara pemilik tanah dengan instansi yang memerlukan tanah. Jika terjadi kesepakatan, nantinya pemilik tanah akan membuat surat permohonan.
"Jika sama-sama setuju, nanti pemilik tanah akan membuat surat permohonan. Kemudian pihak penilai akan menilai dan diberikan kepada instansi yang memerlukan tanah. Nanti kami akan mensertifikasi tanah-tanah yang terdampak tol dan termasuk tanah-tanah sisa yang telah disepakati," terangnya.
Baca Juga:
- Target Rencana Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen
- Pembangunan Tol Yogya-Bawen Terkendala Pemprov Jateng
Sementara, PPK Satker Tol Yogyakarta - Solo, Wijayanto menyebut dalam jika proses inventarisasi dan identifikasi bisa lancar di bulan September dan Oktober, pembayaran bisa dimulai awal bulan November. "Kami imbau agar masyarakat atau pemilik tanah terdampak menyiapkan data-datanya. Agar proses bisa berjalan cepat," imbuhnya.
Mengingat pembayaran menggunakan L-Money (letter of credits), pihaknya kini bekerja sama dengan empat perbankan di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN. "Berkas yang sudah 100 persen valid, akan mendapatkan ganti rugi," tegasnya.
Pihaknya juga meminta agar pihak perbankan memberikan edukasi kepada masyarakat terdampak tol. Dengan sejumlah program yang ada di masing-masing perbankan, diharapkan bisa memberikan gambaran luas untuk masyarakat terdampak merencanakan hunian atau usaha barunya.
Menurut dia, program perbankan apa yang menjadi unggulan yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka yang bangunan rumahnya terdampak.
"Kami belum tahu persis apakah temen temen di perbankan punya perumahan yang bisa diberikan secara khusus kepada terdampak jalan tol. Siapa tau ada harga khusus dengan angsuran ringan. Bagi yang punya usaha dan terdampak, temen-temen perbankan bisa membantu seperti apa bagusnya sesuai dengan program mereka," tutupnya. []
