Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa pemetaan wilayah sudah ada regulasi dan standar nasionalnya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Menteri Siti, menyampaikan hal tersebut melalui radiogram kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.
Hal ini, berkaitan dengan sumberdaya alam dan kompleksitas berbagai kepentingan dan berbagai pihak, sehingga sumberdaya alam dan khususnya hutan harus tetap dijaga dalam kerangka kerja dan kepentingan Nasional dan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33. Juga untuk menyikapi perkembangan internasional, dimana sejumlah negara tengah melakukan pengembangan pemetaan satelit resolusi tinggi untuk analisis hutan tropis yang mau tidak mau akan dialamatkan kepada hutan tropis Indonesia.
Secara khusus, terkait kehutanan saya meminta untuk strict mengacu pada pedoman pemetaan hutan, dan kerjasama-kerjasama pemetaan kehutanan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah harus dengan guideline dari KLHK.
"Kami sampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar memperhatikan regulasi berkaitan dengan langkah Pemerintah Daerah dalam hal adanya tawaran kerjasama internasional, karena hal itu sudah diatur baik dalam Permendagri maupun dalam Permenlu. Sudah ada aturannya untuk kerjasama teknik luar negeri oleh daerah dengan unsur-unsur asing,” tutur Menteri Siti.
“Secara khusus, terkait kehutanan saya meminta untuk strict mengacu pada pedoman pemetaan hutan, dan kerjasama-kerjasama pemetaan kehutanan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah harus dengan guideline dari KLHK,“ lanjut Menteri Siti.
"Hal ini berlaku termasuk untuk kegiatan seperti pemetaan field check/kerja lapangan dan lain-lain atau permintaan bantuan atau kerjasama oleh lembaga asing atau unsur asing atau LSM asing di Indonesia atau LSM dengan donor asing," katanya.
Ilustrasi gambar pesawat untuk pemetaan geospasial.(sumber:humas KLHK)Adapun dalam hal pemetaan, Indonesia sudah memiliki standar nasional sesuai UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Selanjutnya, Pemda dapat berkonsultasi dengan Badan Informasi dan Geospasial tentang sistem, teknik dan validasi, dan untuk urusan satelit agar berkonsultasi dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
- Baca Juga : KLHK Bantu Pulihkan Ekonomi Lewat Program Penanaman Mangrove
- Baca Juga : Luhut : Reformasi Kebijakan Tarik investasi Lebih Banyak
Sekali lagi Menteri Siti mengingatkan, bahwa terkait kerjasama teknis dengan unsur-unsur dari luar negeri, baik itu kantor, pejabat atau petugas Pemda sampai tingkat desa, hanya dapat dilaksanakan dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Ini, karena urusan-urusan dengan lembaga asing merupakan wewenang, dan memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat. []
