Yogyakarta - Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) mengaku cemas dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar. PKBTS khawatir kebijakan tersebut mengacu sistem luar negeri yang cenderung merdeka tanpa batas.
Ketua Umum PKBTS Ki Prof Dr Cahyono Agus mengatakan, sistem pendidikan nasional Indonesia belum sepenuhnya mengacu nilai-nilai luhur Tamansiswa. Kualitas pendidikan Indonesia saat ini berpotensi terpuruk. Pendidikan Indonesia cenderung sudha mengarah kepada model liberalisasi.
Menurut dia, jika pendidikan di Indonesia mengadopsi luar negeri, seperti konsep Australia, Korea atau Finlandia, itu bertolak belakang dengan semangat Tamansiswa. "Pendidikan Tamansiswa sejak seabad silam sudah mengadopsi budaya dasar Nusantara. Artinya kalau mencari modal pendidikan sama halnya mundur satu abad," ungkanya dalam forum Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertajuk Ki Hadjar Dewantara: Mata Air Kebangsaan di Yogyakarta, Sabtu, 25 Juli 2020.
Untuk itu, dalam acara tersebut, keluarga besar Tamansiswa menyatakan enam poin pernyataan sikap atas kebijakan pendidikan nasional saat ini. Secara garis beras, pernyataaan sikap yang ditandatangani Sekretaris Umum PKBTS, Ki Hazwan Iskandar Jaya ini sebagi berikut:
Pertama, PP PKBTS menjunjung tinggi azas Panca Darma Tamansiswa berupa kodrat alam, kemerdekaan (yang bertanggung jawab), kebudayaan, kebangsaan dan kemanusiaan, sebagai ruh genetik unggulan seluruh insan Tamansiswa.
Kedua, PP PKBTS menyatakan konsep Merdeka Belajar Kemendikbud harus mengacu dan berakar kuat pada unggulan budaya nusantara.
Ketiga, penggunaan teknologi infomasi pembelajaran modern pada masa darurat Covid-19 dan Pendidikan 4,0 tetap harus mampu mengasah kecerdasan otak, kehalusan budi pekerti dan keterampilan tangan, melalui sistem among dengan pola momong, ngemong dan among secara asah, asih, asuh.
Pendidikan Tamansiswa sejak seabad silam sudah mengadopsi budaya dasar Nusantara.
Keempat, sekolah dari rumah pada masa pandemi Covid-19 perlu diimbangi harmonisasi Tri-Pusat Pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, serta melalui Pendidikan Semesta.
Kelima, PP PKBTS menyatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga akan mengubah UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Dikti, UU Pendidikan Kedokteran, UU Kebidanan dan UU Perfilman, cenderung akan bersifat komersialisasi, privatisasi dan liberalisasi pendidikan.
Keenam, Tamansiswa yang berdiri pada 3 Juli 1922 merupakan salah satu Mata Air Kebangsaan sehingga mendukung sepenuhnya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pada kesempatan itu, Anggota MPR RI sekaligus Pembina PP PKBTS Idham Samawi mengatakan, Indonesia perlu bersyukur dengan jumkah penduduk 270 juta jiwa, namun tetap utuh. Dia membandingkan negara yanag bubar seperti Uni Soviet yang dibangun kurang dari 100 budaya dan bahasa serta Yugoslavia kurang dari 20 suku bangsa.
Namun, Indonesia yang dibangun lebih dari 700 suku bangsa lebih dari 1.000 bahasa tetap bertahan sampai sekarang. "Yang membuat Indonesia tetap kokoh karena Pancasila yang digali dari bumi Indonesia tidak bertentangan dengan budaya yang beragam," ungkapnya. []
