Jakarta - Menjelang pergantian Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), institusi itu saat ini tengah menjadi perbincangan di sejumlah kalangan.
Tak hanya kinerja para calon kuat pengganti Kapolri, agama pun turut menjadi sorotan banyak pihak.
Polri adalah instrumennya negara untuk Kamtibmas. Jadi, menurut saya enggak masalah (Polri dipimpin nonmuslim), selama kapabilitasnya bagus
Mengetahui itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku tidak mempermasalahkan jika Polri dipimpin nonmuslim. Menurutnya, selama kapabilitas pengganti Kapolri memang bagus, maka hal itu tak menjadi persoalan.
"Begini, kita harus lihat bahwa Polri adalah instrumen negara yang semua agama ada di dalamnya. Institusi Polri untuk kamtibmas seluruh Indonesia. Institusi Polri bukan lembaga dakwah Islam yang pimpinannya wajib agama Islam," kata Sahroni kepada wartawan, Senin, 23 November 2020.
Lantas, dia mematahkan pernyataan yang menyebut bahwa sosok petinggi di Korps Bhayangkara harus beragama muslim.
"Polri bukan lembaga dakwah. Polri adalah instrumennya negara untuk Kamtibmas. Jadi, menurut saya enggak masalah (Polri dipimpin nonmuslim), selama kapabilitasnya bagus," ujarnya.
Tak hanya itu, Bendahara Umum Partai NasDem ini tidak sepakat bila ada yang mengusulkan agar masa jabatan Idham Azis diperpanjang. Sebab, Kapolri akan pensiun pada Januari 2021 mendatang.
"Saya tidak setuju kalau (Idham Azis) diperpanjang, karena akan merusak institusi Polri sendiri. Sekali pun presiden ingin diperpanjang itu haknya presiden," ucap Sahroni.
Sahroni menjelaskan calon Kapolri harus perwira berpangkat komisaris jenderal (komjen). Dia menegaskan tidak boleh calon Kapolri berpangkat inspektur jenderal (irjen).
"Dari irjen wajib ke komjen dulu, tidak serta merta lompat langsung Jenderal Pol. Melalui jabatan bintang 3 dahulu," ucap Sahroni.
Sebelumnya, lembaga pengamat polisi Indonesia Police Watch (IPW) menilai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo sangat berpotensi menjadi calon kepala kepolisian menggantikan Jenderal Idham Aziz. Selain dekat dengan Presiden Jokowi, menurut IPW, Jenderal bintang tiga ini masih berusia relatif muda.
"Sigit sangat berpotensi, apalagi sangat dekat dengan Jokowi, tapi ada kendala yang menghadangnya," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane ketika dihubungi Tagar melalui pesan WhatsApp, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2020. Hanya saja Neta enggan menyebutkan kendala yang dimaksudkan.
Sebagian kalangan berpendapat isu agama akan menjegal mantan ajudan Presiden Jokowi ini maju sebagai kandidat kapolri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten juga pernah menolak pengangkatan Sigit sebagai Kepala Kepolisian Banten pada 2016 meskipun akhirnya ia tetap dilantik oleh Kapolri Tito Karnavian.
"Masalah agamanya yang Kristen akan menghadangnya (maju sebagai kandidat Kapolri)," kata sumber Tagar yang tak ingin disebut namanya.
Sumber ini berpendapat, hambatan isu agama bukan berasal dari internal institusi polisi. Tapi isu identitas agama Sigit dapat berdampak buruk pada sistem keamanan ketika polisi menghadapi aksi massa yang mengatasnamakan Islam.
- Baca juga: Isu Agama Sigit Prabowo dan Luhut Pandjaitan
- Baca juga: Isu Agama Hambat Sigit Prabowo Jadi Calon Kapolri
"Situasi politik saat ini di mana kelompok garis keras Islam sempat menguat di Pilpres 2019 tentu akan berdampak pada sistem keamanan yang akan diterapkan Polri dalam menghadapi aksi-aksi massa ke depan, setidaknya akan bisa diarahkan untuk memojokkan kinerja kepolisian, apalagi dalam menghadapi isu-isu terorisme," ujarnya.[]
