Jakarta - Minat masyarakat Jawa Timur untuk mengikuti sensus secara online ternyata rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat masyarakat yang sudah melakukan sensus kependudukan dengan memasukkan data secara online hanya 6,8 juta orang.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan masih ada sekitar 34,12 juta jiwa yang belum mengikuti sensus penduduk. Untuk itu, BPS akan melakukan sensus penduduk secara offline atau langsung.
Petugas yang akan diterjunkan untuk sensus, akan dilakukan rapid tes terlebih dahulu.
Baca Juga: BPS: Selama Mei, Jatim Hanya Dikunjungi 12 Wisman
"Sensus offline ini dimulai, Selasa 1 September 2020. Ada 32 ribu petugas disiapkan untuk mendata masyarakat di Jatim," ujar Dadang pada acara Kick Off Sensus Penduduk September 2020 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 31 Agustus 2020.
Dadang menjelaskan, sensus penduduk tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Sensus penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi, yakni dasar-dasar yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan menjelaskan masih rendahnya jumlah masyarakat yang mengikuti sensus penduduk online, pada acara Kick Off Sensus Penduduk September 2020 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 31 Agustus 2020. (Foto: Tagar|Adi Suprayitno).Dadang optimis sensus penduduk 2020 dapat menghasilkan dasar-dasar kependudukan yang sangat strategis, dan terkini dalam rangka menuju satu kependudukan Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
"Karena ini di masa pandemi, Pemprov telah menyiapkan petugas dengan identitas diri, alat pelindung diri (APD) sesuai protokol kesehatan," tutur Dadang.
Petugas yang akan diterjunkan untuk sensus, akan dilakukan rapid tes terlebih dahulu. Dalam melakukan pendataan nanti, petugas sensus akan dibantu satuan lingkungan setempat, seperti rukun tetangga (RT) maupun dusun untuk melakukan pendataan dan verifikasi penduduk yang tinggal di Jatim.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, verifikasi dan validasi jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS Jatim harus cermat. Salah mencatat dalam melakukan verifikasi dan validasi bisa menghilangkan bantuan sosial (bansos) seseorang.
"Betapa pentingnya verifikasi dan validasi, karena salah catat bisa menghilangkan bantuan sosial (bansos) seseorang. Atau mereka yang inclusion eror dan exclusion eror," ucap Khofifah.
Khofifah menilai inclusion dan exclusion error ini untuk mempermudah penyaluran bansos. Untuk itu diharapkan pendataan tersebut bisa sesuai. "Selalu inclusion eror dan exclusion eror menjadi diskusi yang mendalam pada saat bansos turun dan beragam bantuan lainnya, seperti PKH (program keluarga harapan)," katanya.
Khofifah membeberkan, berdasarkan data BPS Jatim pada September, jumlah penduduk di Jatim semester I tahun 2020 hampir mendekati 41 juta, tepatnya, 40,9 juta. Berdasarkan data itu, bila mengacu pada sensus daring berarti masih banyak yang belum mendaftar.
Simak Pula: Jatim Genjot Pertumbuhan Ekonomi untuk Capai Target
"Jadi angka 40,9 juta yang sekarang ini masih tersisa untuk dilakukan sensus penduduk secara ofline masih 34,12 juta. Jadi yang kemarin itu 6 juta dari 40,9 juta," ucap Khofifah. []
