UNTUK INDONESIA
Semua Pihak Diminta Hormati Penetapan Sekda Definitif Papua
Pemuda Adat Papua meminta semua pihak agar menghentikan polemik terkait penetapan Sekda definitif. Ini alasannya
Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo. (Foto: Tagar/stimewa)

Jayapura - Pemuda Adat Papua meminta semua pihak agar menghentikan polemik terkait penetapan Dance Yulian Flassy menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Papua, oleh pemerintah pusat.

Masyarakat diimbau untuk tidak tergiring opini publik atas keputusan presiden tersebut. Sebab, tim seleksi sangat menjaga independensinya sepanjang test calon Sekda Papua berlangsung. Tahapan ujian juga dilakukan secara ketat.

Penetapan Dance Yulian Flassy menjadi Sekda Papua definitif, menyusul Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor: R.314/Adm/TPA/09/2020 perihal salinan Kepres nomor 159/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Provinsi Papua.

Siapa pun yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Sekda definitif Papua, itulah yang terbaik bagi pemerintahan.

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua di Jayapura tertanggal 24 September 2020 oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo menilai langkah Presiden Joko Widodo memutuskan Sekda definitif Provinsi Papua, sudah sangat tepat.

Pasalnya, sudah cukup lama jabatan tersebut diisi penjabat sementara, sejak serah terima jabatan dari Hery Dosinaen kepada Pjs Ridwan Rumasukun, pada 7 April 2020 lalu.

"Gubernur Papua sebelumnya telah menyampaikan ke media bahwa yang punya wewenang memutuskan Sekda Definitif Papua adalah presiden. Presiden Jokowi telah menunjuk Dance Yulian Flassy sebagai Sekda Definitif. Itu harus dihormati siapa pun, jangan ada lagi polemik," kata Arebo kepada Tagar di Jayapura, Minggu 25 Oktober 2020.

Terlepas dari itu, kemampuan Dance Yulian Flassy dalam menjalankan roda pemerintahan sudah tak diragukan lagi. Flassy memiliki segudang pengalaman saat menjabat Sekda Tolikara, Provinsi Papua, dan Sekda Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat.

Arebo meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Provinsi Papua agar mentaati dan melaksanakan petunjuk presiden. Ia berharap tidak ada polemik lagi akibat opini pihak tertentu yang memicu kegaduhan di masyarakat. Mengingat status Dance Yulian Flassy saat ini sebagai Sekda Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat.

"Siapa pun yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Sekda definitif Papua, itulah yang terbaik bagi pemerintahan, dan masyarakat harus berbesar hati menerimanya. Jangan ada pembangkangan," pesan Arebo dengan tegas.

Menurutnya, nasionalisme dan loyalitas setiap orang terhadap negara sangat diperhitungkan dalam proses pemberian tugas dan tanggungjawab, atau penghargaan dalam bentuk jabatan.

Untuk diketahui, tercatat lima nama yang direkomendasikan mengikuti tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Lima peserta seleksi tersebut yakni Juliana Waromi, Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, Dance Yulian Flassy dan Basiran.

Jejak Dance Yulian Flassy

Segudang prestasi pernah ditorehkan Dance Yulian Flassy untuk mengharumkan nama Papua di kancah nasional dan internasional. Di antaranya, Flassy pernah membuka Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Wamena, di era Gubernur Papua Jaap Solossa.

Lewat kecerdasan intelektualnya ini telah Ia lakukan jauh sebelum Papua terlihat makin berkembang seperti sekarang ini. Flassy konsen meningkatkan Sumber Daya Manusia lewat pendidikan.

Flassy pernah menjadi penghubung kerjsama LAN RI dengan Badan Diklat Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua)  dan juga menjadi penghubung kerjasama Pemda Jayawijaya dengan LAN RI. Semuanya dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Daerah.

Pada saat itu Demianus Siep, salah satu kandidat Sekda Papua, masih menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Jayawijaya.

Atas prestasinya, Flassy kemudian terpilih menjadi Asisten Program Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk bidang Desentralisasi.

Di samping itu memfasislitasi studi banding pejabat Irian Jaya (Papua) dan pejabat pusat untuk seminar desentralisasi villa Borsiq Berlin Jerman. []

Berita terkait
Venue Tenis PON Papua Dipalang Warga, Ini Alasannya
Sekelompok warga Port Numbay dari Suku Hamadi memalang akses jalan masuk venue tenis PON XX. Ini penyebabnya
Kapolres di Papua Diminta Amankan Pilkada dan Pengumuman CPNS
Kapolda Papua memerintahkan Polres jajarannya untuk mengamankan Pilkada dan pengumuman CPNS di wilayahnya. Ini alasannya.
Polisi Maluku Gagalkan Penyelundupan 5 Ton Miras ke Papua
Polisi Maluku gagalkan penyelundupan lima Ton Minuman Keras (Miras) yang hendak di selundupkan ke Papua
0
SEHATI Dinilai Mampu Atasi Pembangunan di Sumba Timur
Paket SEHATI dinilai paling siap dan mampu mengatasi persoalan pembangunan dan kemiskinan diSumba Timur. Ini alasannya