Singapura - Pemerintah China akan membatasi penerbitan visa bagi pengunjung warga Amerika Serikat. Pengetatan penerbitan visa kunjungan ini dilakukan menyusul meningkatnya kekhawatiran di Beijing bahwa Amerika Serikat menghasut protes anti pemerintahan d Cina daratan dan Hong Kong. Ini juga sebagai reaksi balasan atas sikap AS yang melakukan pembatasan visa terhadap pejabat China yang dianggap bertanggung jawab terhadap penindasan suku minoritas Uighur. Kementerian Keamanan Publik China menyatakan selama berbulan-bulan telah menyiapkan sebuah aturan untuk membatasi siapa pun yang dipekerjakan atau disponsori oleh badan intelijen AS dan kelompok hak asasi manusia untuk melancong ke China.
Sebuah sumber seperti diberitakan dari Reuters, Rabu, 9 Oktober 2019 menyatakan, AS selasa lalu mengumumkan akan melakukan pembatasan visa terhadap pejabat China yang dianggap bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Uighur. China pun bereaksi dengan mengeluarkan peraturan pembatasan visa untuk warga AS. "Ini bukan sesuatu yang kami inginkan, tapi kami tidak punya pilihan," ucap sumber itu.
Sumber itu mengatakan, rencana pembatasan visa itu telah dibahas secara luas oleh pejabat polisi senior China selama beberapa bulan terakhir. "Tapi mungkin baru bisa dilaksanakan setelah merebaknya aksi demo di Hong Kong yang menentang RUU Ekstradisi," katanya. Badan Administrasi Keimigrasian China belum menanggapi permintaan wawancara melalui faks.
Sebelumnya pejabat AS menyebutkan, pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam penindasan suku Uighur. Termasuk Sekretaris Partai Xinjiang Chen Quanghuo, salah satu anggota politbiro berpengaruh, eselon atas dalam kepemimpinan China.
Pengumuman Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan daftar nama pejabat yang masuk dalam pembatasan visa, namun kabar itu membuat saham AS anlok. Banyak analis yakin bahwa tindakan pemerintah AS itu semakin memperkecil peluang mencapai kesepakatan antara China dan AS pekan ini untuk menyelesaikan perang dagang.
"Amerika meminta China segera menghentikan penindasan di Xinjiang, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, sekaligus menyudahi upaya untuk memaksa anggota kelompok minoritas muslim China yang tinggal di luar negeri agar pulang ke China dan menghadapi nasib yang tidak pasti," kata Menteri Luar Negeri China Mike Pompeo seperti diberitakan dari Antara, Rabu, 8 Oktober 2019.
- Baca Juga: Demo, Orang Kaya di Hong Kong Siap Kabur ke Luar Negeri
- Pembahasan Perundingan Dagang AS-China Bakal Tegang
