Doloksanggul - DPRD Humbahas, Sumatera Utara menilai banyak program di Dinas Pertanian justru merugikan petani. Untuk itu Bupati Dosmar Banjarnahor diminta lebih serius memperbaiki sektor utama daerah itu.
Hal ini terungkap melalui pemandangan umum Fraksi Golkar dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang dipimpin Ketua DPRD Ramses Lumbangaol dan wakilnya, Marolop Manik, Selasa 19 November 2019.
Fraksi Golkar dalam pemandangannya dibacakan Bantu Tambunan menyampaikan, Dinas Pertanian agar berinovasi, memilih komoditi yang akan dikembangkan, jangan menjalankan program coba-coba yang belum tentu menguntungkan petani.
Sejumlah program pertanian akibat dari coba-coba itu disebut merugikan masyarakat. Padahal kepemilikan lahan masyarakat petani Humbahas rata-rata kurang dari satu hektare.
"Apabila jagung ditanam menjadi sumber kehidupan petani dengan pendapatan Rp 1,5 juta per bulan, berikan kesimpulan apakah petani semakin kaya atau semakin miskin," kata Bantu.
Kepada pemerintah diminta segera mengevaluasi program penanaman bawang putih dan jangan menimbulkan masalah kepada petani.
Bupati Dosmar Banjarnahor kemudian diminta mengevaluasi kinerja Kadis Pertanian, karena banyak program dilaksanakan tidak memiliki analisis dan pertimbangan atau perhitungan.
"Pengoperasian traktor oleh Dinas Pertanian mislanya sangat membebani APBD setiap tahunnya, tidak dikelola dengan baik karena tidak memiliki standar operasional. Artinya tenaga ahli dalam perawatan tidak tersedia, analisis biaya pendapatan dan biaya ke luar tidak pernah ada," tegasnya.
Kesan pelaksanaan program hanya suam-suam saja
Dinas Pertanian diharapkan lebih serius membuat terobosan baru melalui pengembangan komoditi unggulan dan mencari komoditi baru yang dapat dikembangkan dan membantu masyarakat mencari solusi permasalahan meningkatkan kualitas hasil dan produktivitas pertanian.
"Kita juga meminta Dinas Pertanian memfasilitasi pemanfaatan teknologi pertanian agar berdaya saing tinggi agar kelak diterima konsumen dan pasar," katanya.
Fraksi Hanura melalui juru bicara Roberto Manullang memcermati, Rancangan APBD TA 2020 sebesar Rp 1.052.445.688.150 mengalami kenaikan sebesar 4,76 persen bila dibandingkan dengan APBD TA 2019 Rp 1.004.596.631.491.
Kebijakan Rancangan APBD dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus sesuai dengan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan.
"Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang semakin baik, demi mewujudkan landasan pembangunan yang kuat serta terciptanya stabilitas ekonomi yang semakin kokoh," katanya.
Pemandangan umum Fraksi Nasdem oleh juru bicara Normauli Simarmata menyambut baik program Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dalam sektor pertanian.
Namun berbagai program dalam bidang pertanian seperti penanaman jagung, cabai, padi gogo menurut fraksi ini, belum terlihat hasil signifikan.
"Fraksi Nasdem mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pengembangan pertanian. Kesan pelaksanaan program hanya suam-suam saja," katanya.
Juru bicara Fraksi Persatuan Solidaritas, Guntur Simamora mengatakan, pengelolaan dan pengadaan bibit kepada kelompok tani kurang tepat sasaran.
Pihaknya meminta Dinas Pertanian dapat menyediakan bibit berkualitas dan lebih memperhatikan kearifan lokal sumber daya pertanian di Humbahas.
Fraksi ini melihat penggunaan alat produksi pertanian (alsintan) kurang optimal dan tepat sasaran, sehingga tidak bisa menjadi sumber PAD.
APBD TA 2020 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Demikian juga soal persediaan pupuk bersubsidi dan melakukan pengawasan dalam pendistribusian.[]
