Jakarta - Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras menyatakan, Kementerian Sosial memiliki kontribusi signifikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi.
“Pemerintah melakukan percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Tercatat pagu Kemensos untuk program PEN mencapai Rp128,168 triliun, dengan realisasi sudah di angka 81%. Ini tentu diharapkan memberikan dorongan kuat terhadap pemulihan ekonomi,” kata Hartono di Jakarta Minggu, 18 Oktober 2020
Hartono juga menyampaikan dalam mempercepat PEN, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) telah mengeluarkan dana senilai Rp32,4 triliun kepada 9 juta Kepala Keluarga (KK) melalui Bantuan Sosial Tunai (BST).
BST sendiri merupakan salah satu dari program khusus yang dikeluarkan Kemensos untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. BST disalurkan sebesar Rp 600 ribu pada Gelombang I mulai April-Juni 2020 dan Rp 300 ribu pada Gelombang II pada Juli-Desember 2020.
Dalam kegiatan “Konsolidasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST)” di Yogyakarta dirinya menyampaikan bansos yang diberikan Kemensos diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban penghidupan keluarga miskin dan rentan serta menjaga daya beli masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh SAM Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Andi ZA Dulung, Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Oetami Dewi, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta Murhardjani.
Serta peserta kegiatan yakni Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi DIY, Kadinsos Kota Yogjykarta, Kadinsos Kab. Bantul, Kadinsos Kab. Sleman, para Kepala Bidang PFM, perwakilan Himbara, PT. Pos Indonesia, Korda Program Sembako (BPNT) dan TKSK.
Hartono juga mengatakan bahwa komitmen kuat Kemensos dalam memastikan bansos telah tepat sasaran. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan data yang akurat pada program perlindungan sosial. Dia juga menyampaikan mulai akhir Oktober hingga November 2020 ini Kemensos akan kembali melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Untuk memperkuat integritas data, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus aktif melakukan verifikasi dan validasi data sehingga bansos bisa tepat sasaran,” katanya.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi serta menambah angka kemiskinan. Oleh karena itu Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menyampaikan bahwa Kemensos telah menyiapkan beberapa langkah untuk meredam angka kemiskinan tersebut. Hal tersebut direalisasikan oleh Kemensos melalui perluasan target penerima manfaat serta meningkatkan indeks bantuan. []
Baca juga:
- Kemensos Salurkan Bantuan Sosial Tunai Kepada Warga Badung
- Kemensos Gelar Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran BSB
