Bantul - Sekitar 84 hektar lahan tanaman padi di wilayah Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami puso (gagal panen), akibat terdampak kekeringan.
Camat Dlingo, Deni Ngajis Hartono mengatakan, pada bulan Juni kemarin, para petani terpaksa memangkas tanaman padi mereka lebih awal.
"Kemarin itu musim sulit diterka. Ada padi yang siap panen, dan ada yang baru 'mekatak' (setengah siap panen), karena tidak ada air, akhirnya di-rit l (dibabat) untuk pakan ternak," kata Deni, saat dihubungi Tagar, Selasa, 2 Juli 2019.
Dampak kekeringan terparah terjadi di Desa Mangunan, Muntuk, Dlingo, dan Jatimulyo. Tak hanya lahan pertanian, namun juga kekurangan air bersih.
"Untuk konsumsi air tertanggulangi dengan adanya PDAM plus PAMSIMAS (Penyedian Air Minum berbasis Masyarakat," jelas Deni.
Enam Kecamatan Yang Mengalami Kekeringan Hebat
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Dwi Daryanto menyebutkan, sedikitnya ada enam kecamatan di Bantul yang berpotensi terdampak kekeringan di tahun ini.
Lahan pertanian yang kering akibat kemarau panjang di wilayah Desa Tangkil, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY, 3 Juli 2019. Foto: Tagar/Sutriyati)
Enam kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Piyungan, Dlingo, Pleret, Imogiri, Pandak, dan Pajangan. "Ada sekitar 15-20 desa yang tersebar di enam kecamatan itu," kata Dwi.
BPBD Kabupaten Bantul telah mengirimkan surat kepada Bupati Bantul agar menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan. Mengingat, kemarau panjang diprediksi akan terjadi pada tahun 2019 ini.
"Status Siaga Darurat Kekeringan itu untuk mengantisipasi, sekaligus mempersiapkan segala sesuatunya. Sarana dan prasarana, personel, serta pendanaannya," jelas Dwi.
Upaya lainnya pada bulan Juli ini, BPBD Kabupaten Bantul berencana membangun penampungan air tadah hujan di Dlingo, Imogiri, dan Piyungan. Disamping juga dropping air bersih yang menjadi solusi jangka pendeknya.
"Daripada air mengakibatkan banjir, mending kita tampung," ucap Dwi. Untuk merealisasikan pembangunan tampungan air tadah hujan itu, pihaknya memperkirakan, biaya yang dibutuhkan tak lebih dari Rp 20 juta per unit.
Dihubungi terpisah, Kepala BPBD DIY, Biwara Yuswantana menambahkan, upaya antisipasi kekeringan dilakukan dengan mengacu pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta yang memprediksi puncak musim kering di Bulan Agustus.
"Langkah operasionalnya, BPBD rutin berkoordinasi dengan kecamatan untuk menginformasihkan wilayah-wilayah yang membutuhkan dropping air bersih," ujar Biwara.
Untuk sementara ini, pihaknya menyebut, pengajuan permohonan dropping air bersih baru dari Bantul dan Gunung Kidul. []
Artikel terkait:
