Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memprediksi perlambatan ekonomi pada kuartal II/2020 tidak bisa dihindari. Menurut dia, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi penyebab utama tidak berkembangnya kegiatan produktif di masyarakat.
“Periode April dan Mei kegiatan PSBB masih masif diberlakukan sehingga aktivitas ekonomi terbatas. Sisa bulan Juni ini, saya pikir tidak bisa mengkompensasi penurunan pada dua bulan sebelumnya sehingga betul perlambatan ekonomi peluang terjadinya sangat besar,” ujar dia kepada Tagar, Selasa, 9 Juni 2020.
Guna mencegah pendalaman kontraksi, kata Yusuf, pemerintah bisa mengupayakan beberapa hal penting, seperti diantaranya menjaga konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah.
“Implementasinya bisa melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial dan merealisasikan wacana penggantian bantuan sosial sembako dengan bantuan langsung tunai atau BLT yang mempunyai efek multiplier lebih besar ke perekonomian,” tuturnya.
Guna mengoptimalkan belanja negara, ekonom ini menyarankan agar pemerintah segera merealisasikan segala bentuk stimulus dalam dana pemulihan ekonomi nasional.
Implementasinya bisa melalui perluasan cakupan penerima bantuan sosial dan merealisasikan wacana penggantian bantuan sosial sembako dengan bantuan langsung tunai atau BLT
“Stimulus-stimulus yang telah dirancang sebelumnya harus cepat dieksekusi. Dan ingat juga, harus tepat sasaran. Salah satu yang krusial untuk membantu masyarakat adalah soal restrukturisasi kredit, khususnya UMKM [usaha menengah, kecil dan mikro] serta badan swasta,” ucap Yusuf.
Untuk diketahui, Indonesia kini tengah menghadapi kondisi resesi dengan indikator penurunan laju pertumbuhan dalam dua kuartal terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan pada kuartal IV/2019 menunjukan level 4,97 persen.
Sedangkan pada kuartal I/2020, angka pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 2,97 persen. Adapun sektor produktif yang mengalami tekanan cukup dalam pada triwulan pertama tahun ini antara lain anjloknya kinerja ekspor, terutama untuk perdagangan tujuan China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan estimasi sisi demand sebesar Rp 205,20 triliun dan supply sebesar Rp 384,45 triliun.
Untuk sisi demand, pemerintah akan merangsang konsumsi dari program perlindungan sosial seperti PKH, sembako, bansos Jabodetabek, non-Jabodetabek, Pra kerja, diskon listrik, menjaga logistik/pangan/sembako, BLT Dana Desa serta insentif subsidi bunga perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Sedangkan dari sisi supply, pemerintah akan memberikan subsidi bunga untuk kredit ultra mikro (UMi) dan UMKM, melakukan penempatan dana di bank untuk mendukung restrukturisasi UMi dan UMKM, memberi penjaminan kredit modal kerja UMKM dan non-UMKM, memberi insentif perpajakan, memberi dukungan terhadap BUMN, Pemda serta dukungan sektoral. []
Baca juga:
- Ngebet Pemulihan Ekonomi Nasional, Apa Urgensinya?
- Auto Paham, 5 Istilah Ekonomi Populer Saat Pandemi
- Dubes Muliaman Hadad Ungkap Kondisi WNI di Swiss
