Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pandemi Covid-19 adalah kejadian extraordinary yang berdampak signifikan pada kemanusiaan dari segala sisi, seperti sisi kesehatan, sosial, ekonomi hingga keuangan. Khusus untuk sisi ekonomi, pemerintah menilai ada urgensi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
PEN berguna agar tidak mengoreksi ekonomi lebih dalam karena kejadiannya adalah unprecendented (belum pernah terjadi sebelumnya) dan penuh ketidakpastian.
"Policy makers seluruh dunia dalam suasana sulit mengasses [menilai] perubahan yang terjadi dan arahnya mungkin ke arah negatif. Asesmen membuat kita berpikir seberapa dalam, parah, keras [dampaknya]," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu seperti dikutip Tagar dalam kemenkeu.go.id, Senin, 8 Juni 2020.
Asesmen itu, kata dia membuat berpikir seberapa kuat pemerintah dalam mengantisipasinya, seberapa tajam, dan seberapa hati-hati. "Dari semua prinsip-prinsip tadi, harus cepat dan cukup besar tapi juga harus hati-hati, urgensi juga harus terlihat," ucapnya.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, dampak signifikan yang terjadi berhubungan satu sama lain. Dari sisi kesehatan, krisis kesehatan bisa terjadi karena keterbatasan obat, alat kesehatan, tenaga medis dan kapasitas rumah sakit dalam menanggulangi. Dari sisi sosial, aktivitas ekonomi yang terhenti juga ikut menghentikan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor informal.
Dari sisi ekonomi, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi sehingga pertumbuhan menurun tajam. Dari sisi keuangan, confidence investor menurun karena capital flight, penurunan kinerja sektor riil, kredit macet (NPL), profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan banyak tertekan.
Secara garis besar, biaya PEN akan digelontorkan untuk sisi demand sebesar Rp 205,20 triliun dan supply sebesar Rp 384,45 triliun. Dari sisi demand, pemerintah akan merangsang konsumsi dari program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bantuan sosial (bansos) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Non-Jabodetabek, Pra kerja, diskon listrik, menjaga logisitik/pangan/sembako, bantuan tunai langsung (BLT) Dana Desa serta insentif subsidi bunga perumahan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
Sementara dari sisi supply, pemerintah akan memberikan subsidi bunga untuk kredit Ultra Mikro (UMi) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melakukan penempatan dana di bank untuk mendukung restrukturisasi UMi dan UMKM, memberi penjaminan kredit modal kerja UMKM dan non UMKM, memberi insentif perpajakan, memberi dukungan terhadap BUMN, pemerintah daerah serta dukungan sektoral.
Kehati-hatian dalam mengkalkulasi biaya PEN ini, menurut dia perlu juga dibekali payung hukum karena berkaitan dengan perubahan anggaran yang diperlukan, sehingga perlu merevisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Ttahun 2020. Program PEN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 sebagai implementasi Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020. []
